Rabu, 09 September 2020

Ketika Istana Menaruh Perhatian Pada Potensi Penyebaran Covid-19 Lewat Klaster Pilkada

Menurut Presiden, pelaksanaan protokol kesehatan tidak boleh ditawar-tawar.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Presiden Joko Widodo. Foto: RES

Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilihan Umum mengambil keputusan dengan pertimbangan optimis untuk melaksanakan Pilkada serentak yang sebelumnya sempat tertunda tahapan-tahapannya pada 9 Desember 2020 mendatang. Keputusan ini diambil dengan satu catatan, yakni seluruh pemangku kepentingan dapat memperhatikan dan melaksanakan protokol keselamatan Covid-19.

Sedari awal banyak pihak menekankan hal ini, agar Pilkada serentak 2020 tidak menjadi bagian dari klaster baru penyebaran ovid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Namun, data hasil pemantauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pada saat pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon menunjukkan trend yang mengkhawatirkan.

Hampir setengah dari seluruh bakal pasangan calon yang diterima pendaftarannya oleh KPU di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, oleh Bawaslu dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap protokol Covid-19. 243 dari total 687 bakal pasangan calon menurut Bawaslu telah melakukan pelanggaran protokol keselamatan Covid-19 selama dua hari, 5-6 September 2020.

“Pada hari pertama kami mendapat data ada 141 bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan, dan pada hari kedua ada 102. Totalnya ada 243,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Senin (7/9) dini hari di kantor KPU.

Hal ini tentu saja mendatangkan kekhawatiran bagi sejumlah pihak. Upaya serius menekan penyebaran Covid-19 seakan kontraproduktif dengan kenyataan dimana tingkat kepatuhan peserta Pilkada serentak Desember 2020 terhadap protokol keselamatan Covid-19 rendah. Terhadap situasi ini, masyarakat sipil bahkan mengeluarkan rekomendasi serius agar gelaran tahapan Pilkada serentak kembali ditunda. (Baca Juga: Menyoal Kepatuhan Peserta Pilkada Serentak Terhadap Protokol Covid-19)

“Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19,” tegas Manajer Program Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil.

Pemerintah bukan tidak mengingatkan, Presiden saat memberi pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 mengidentifikasi tiga klaster penyebaran Covid-19 dimana salah satunya merupakan klaster Pilkada. (Baca Juga: Pendaftaran Bapaslon Pilkada Serentak Rampung, 37 Orang Calon Positif Covid-19)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua