Jumat, 02 October 2020

Dirugikan Putusan MK, Debt Collector Uji Aturan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), Rabu (30/9/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 ini digelar secara virtual. Permohonan ini diajukan Joshua Michael Djami, karyawan perusahaan finance dengan jabatan Kolektor Internal yang telah memiliki sertifikasi profesi di bidang penagihan.

Materi yang diuji Pemohon yakni Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Sedangkan pasal batu uji yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia menyebutkan, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyebutkan, “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan ‘kekuatan eksekutorial’ adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Almas Rioga Pratama selaku kuasa hukum Pemohon menilai ketentuan eksekusi fidusia yang diatur Pasal 15 UU Jaminan Fidusia sebagaimana berlaku saat ini, telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Hal ini disebabkan adanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak, dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan,” ujar Almas Rioga dalam persidangan sebagaimana dikutip laman MK. (Baca Juga: MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditur)

Menurut dia, ketentuan eksekusi fidusia bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang, sehingga memberi ruang terjadinya kejahatan. Selain itu, keberlakuannya saat ini telah menghancurkan lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan diakui oleh MK sendiri dalam Putusan MK No. 19/PUU-XVIII/2020. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak bagi Pemohon.

Bagi Pemohon, ketidakseimbangan hak yang menjadi berat ke debitur karena dalam perjanjian dituliskan syarat wanprestasi debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi, sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, kreditur yang beritikad baik yang sudah sesuai prosedur tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua