Kamis, 22 Oktober 2020

Pemeriksaan Setempat dalam Acara Perdata Oleh: Bagus Sujatmiko*)

Instrumen penting namun minim pengaturan.
RED
Bagus Sujatmiko. Foto: Istimewa

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui di tahun 2020 ini genap berusia 172 (seratus tujuh puluh dua) tahun, begitu juga dengan dasar hukum acara perdata lainya seperti Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) atau Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura) dan Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) yang keduanya juga telah berusia kurang lebih satu abad. Ketiga dasar hukum tersebut adalah peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih digunakan sebagai acuan melaksanakan persidangan dalam quasi perdata.

Umurnya memang cukup “Sepuh” namun terbukti masih “awet muda” hingga kini. Namun ternyata usia tidak membuatnya menjadi hukum acara yang sempurna. Masih banyak ketentuan dari HIR/Rbg dan Rv yang membutuhkan penjelasan, salah satunya terkait Pemeriksaan Setempat (PS) atau Gerechtelijke Plaatsopneming.

Minimnya pengaturan PS pada akhirnya menimbulkan permasalahan antara lain terkait tata cara pelaksanaannya dan penggunaan hasil PS dalam pengambilan putusan. Padahal apabila kita melihat perkembangan saat ini, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 (SEMA 7/2001) perkara yang menyangkut objek tidak bergerak harus dilakukan PS. Konsekuensinya jika tidak dilaksanakan dapat menyebabkan putusan menjadi non-eksekutable. Oleh karena itu tulisan ini berusaha menelurusi kembali peraturan yang ada kemudian menyandingkannya dengan pendapat ahli serta asas-asas hukum acara perdata.

Dasar Hukum & Definisi

PS diatur dalam HIR, RBG dan Rv di mana ketiganya mengatur hal-hal yang tidak jauh berbeda. Pasal 153 HIR (180 Rbg / 211 Rv), mengatur bahwa “Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim”.

Jika melihat ketentuan tersebut maka sederhanya PS adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat objek perkara. Menurut Prof.Subekti, PS tidaklah lain daripada pemindahan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka persidangan.

Pendapat yang sama juga di-aminkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 5 Tahun 1999 tentang Biaya Administrasi (SEMA 5/1999), menyebutkan PS sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan. Tidak salah jika PS disebut sebagai metode pemeriksaan dengan cara memindahkan sidang dari gedung pengadilan ke tempat obyek perkara, dengan alasan logis tidak mungkin obyek tersebut dibawa ke dalam gedung pengadilan. Kemudian mengacu kepada pendapat Riduan Syahrani bahwa PS adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan di tempat objek perkara berada. Dari pengertian tersebut yang dapat kita ketahui lagi bahwa PS dilaksanakan untuk mencari fakta atau dilaksanakan pada sidang pembuktian (pemeriksaan alat bukti). Sehingga hemat Penulis, PS adalah metode pemeriksaan alat bukti yang dilakukan lansung di tempat obyek perkara berada.   

Tata Cara

PS diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 - 214 Rv, ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan PS di lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan PS menjadi mengikuti kebiasaan para hakim di pengadilan, yang bisa berbeda-beda satu sama lain. Mengambil contoh di salah satu pengadilan PS dilaksanakan dengan cara datang ke lokasi kemudian menanyakan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) tekait obyek perkara. Sedangkan di tempat lain juga dilakukan dengan cara melihat alat bukti surat kemudian mencocokan dengan kondisi lapangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua