Kamis, 22 October 2020

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Perlu Kejelasan Sanksi Administratif Terkait Registrasi Sertifikasi Halal

Agar tidak ada celah yang menimbulkan multitafsir.
Rofiq Hidayat
Perwakilan pemerintah berfoto bersama pimpinan DPR usai pengesahan RUU Cipta menjadi UU dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Foto: RES

Pemerintah sedang menyusun sejumlah aturan turunan Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diundangkannya UU Cipta Kerja dalam lembaran negara. Salah satu sektor yang mendapat perhatian pembuatan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kewajiban registrasi sertifikasi produk halal.

Jika tidak, ada sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hanya saja, persoalannya sanksi administrasi berupa “penarikan barang dihapus” dihapus melalui UU Cipta Kerja yang mendelegasikan sanksi administratif diatur melalui PP.     

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Buchori Yusuf meminta pemerintah mengedepankan keberpihakannya pada konsumen dalam merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UU Cipta Kerja, khususnya pada bagian Jaminan Produk Halal.

Saya ingin mengingatkan pemerintah agar aturan turunan yang tengah disusun mencerminkan keberpihakan yang nyata bagi konsumen produk halal,” ujar Buchori Yusuf kepada wartawan, Rabu (21/10/2020). (Baca Juga: Perlunya Keberpihakan pada Konsumen Produk Halal di Aturan UU Cipta Kerja)

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu meminta pemerintah memperhatikan bagaimana aspek perlindungan konsumen produk halal. Sebab, penghapusan klausul sanksi administratif berupa “penarikan barang dari peredaran” harus dikompensasi dengan wujud sanksi yang tegas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam aturan turunan.

“Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja, khususnya perihal jaminan produk halal. Setelah kami melakukan penyisiran terhadap versi 812 halaman, kami menemukan sejumlah kelemahan substansi dari UU tersebut, khususnya terkait regulasi sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban registrasi halal,” ujarnya.

UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu UU terdampak dalam UU Cipta Kerja. Terdapat sejumlah pasal yang diubah ataupun dihapus rumusan normanya. Salah satunya, diubahnya rumusan norma Pasal 48 UU 33/2014 melalui UU Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua