Kamis, 19 November 2020

Hukumnya Mengeluarkan SP 3 Tanpa Bukti Pelanggaran

Hukumnya Mengeluarkan SP 3 Tanpa Bukti Pelanggaran

Pertanyaan

Perusahaan mengeluarkan SP 3 kepada pekerja dengan tuduhan tidak mengirimkan barang ke distributor senilai 1.2M, di mana pekerja bisa membuktikan bahwa semua PO dari distributor telah dikirimkan sesuai ketersediaan barang produksi hanya saja ada beberapa item barang yang tidak dikirim karena gagal produksi (tidak tersedia) sehingga barang yang terkirim nilainya tidak sebesar 1.2M (hanya kurang lebih sekitar 900juta). Pertanyaannya apakah perusahaan bisa disebutkan melakukan perbuatan memfitnah pekerja? Dengan terbitnya SP 3 tersebut pekerja diskorsing dan gajinya tidak dibayarkan dan pesangon karena PHK efesiensinya tidak dibayarkan.

Intisari Jawaban

Surat Peringatan (“SP”) merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) terhadap karyawannya yang berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga.

Sedangkan tindakan skorsing merupakan tindakan yang dapat perusahaan lakukan terhadap pekerja yang sedang dalam proses PHK dengan tetap memberikan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja.

Namun patut diperhatikan, pasal pemberian SP dan tindakan skorsing ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana bunyinya sekarang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Erizka Permatasari mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Kesehatan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000