Praktik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Komersial
NJ/ES
Sebelum terbitnya Perpres 63 Tahun 2019, Pemerintah telah terlebih dahulu menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Dalam UU ini dinyatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 UU 24/2009).  Terlebih bahasa Indonesia juga harus digunakan dalam Kontrak sesuai dengan pasal 31 UU 24/2009. ditegaskan oleh Pasal 26 Perpres 63 Tahun 2019.
 
Dengan terbitnya Perpres 63 Tahun 2019, maka semakin mempertegas ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia dalam ranah pemerintah sampai dengan individu untuk perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus tunduk pada hukum Indonesia, maka suatu kontrak wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. Begitu juga perjanjian/kontrak yang dibuat di luar negeri tetapi salah satu pihaknya atau objeknya ada di Indonesia. Meskipun memang dibutuhkan bahasa asing, apalagi bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional. Namun dalam hal tersebut, perjanjian dalam Bahasa Indonesia wajib dibuat dan didahulukan. Terlepas adanya asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak. Hal ini guna menghindari risiko perjanjian batal demi hukum di kemudian hari sesuai dengan Perpres 63 Tahun 2019.
 
Dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam serta teknis penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kontrak/perjanjian berdasarkan regulasi tersebut, Hukumonline.com bermaksud menyelenggarakan:
 
 
Webinar Hukumonline 2020
 
“Praktik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Komersial”
 
Waktu Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Selasa, 22 September 2020
Pukul: 09.30 – 12.00 WIB
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Soft File Materi, Notulensi, dan E-Certificate
Investasi:
Pelanggan: Rp 770.000,-
Umum: Rp 880.000,
-
Narasumber
 
 
Indri Pramitaswari Guritno - Partner Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP Law Firm)
 
Beliau telah memberikan nasihat tentang transaksi perbankan dan keuangan selama lebih dari dua puluh tahun. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam restrukturisasi hutang (bertindak baik untuk peminjam dan kreditor) dan keuangan terstruktur.
Beliau memiliki pengalaman substansial dalam menangani transaksi yang kompleks. Hampir semua transaksi yang dilakukannya merupakan transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai firma hukum dan mencakup berbagai bidang hukum, antara lain: pasar modal, perbankan, pertambangan, properti, sumber daya alam, dan hukum perusahaan. Transaksinya mencakup semua aspek pembiayaan termasuk pembiayaan proyek, pembiayaan properti, pembiayaan akuisisi, pembiayaan perdagangan dan perbankan syariah (keuangan Islam).
 
 
Andi Kadir - Partner Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP Law Firm)
 
Beliau memiliki berbagai pengalaman dalam praktik hukum pada kepailitan dan PKPU, litigasi dan arbitrase. Beliau telah mewakili banyak perusahaan multinasional dan perusahaan nasional dalam arbitrase domestik dan internasional, proses litigasi yang kompleks, proses restrukturisasi hutang yang disetujui pengadilan (PKPU), dan litigasi/ kepailitan. Beliau telah mewakili pemberi pinjaman dan perusahaan dalam kepailitan dan PKPU. Beliau juga berpengalaman dalam litigasi ketenagakerjaan, kejahatan perusahaan, kepatuhan dan masalah regulasi dalam konteks investigasi, dan sengketa hukum administrasi dengan departemen dan lembaga pemerintah (termasuk peninjauan yudisial untuk membatalkan peraturan Pemerintah). Beliau dinobatkan sebagai Pengacara Penyelesaian Sengketa Indonesia Tahun Ini oleh Asian Legal Business Indonesian Law Awards (2017 dan 2018).
 
Moderator
 
 
Christina Desy - Manager of Legal Research & Analysis Hukumonline.com.
 
Beliau merupakan Sarjana Hukum lulusan Universitas Indonesia, yang mengambil gelar LL.M nya di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Sebelum berkarir di Hukumonline, Beliau pernah bekerja di salah satu firma hukum di Jakarta. Karir Beliau di Hukumonline dimulai Ketika menjadi Legal Analyst pada tahun 2014 – 2016, menjadi Editor of Legal Research & Analysis hingga kemudian menempati posisi saat ini sebagai Manager of Legal Research & Analysis.
 
Materi Webinar
 
Praktik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Komersial
  • Konsep Ideal dalam Pengaturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Konteks Pembuatan dan Penyusunan Perjanjian
  • Catatan dan Pernyataan Perihal Pengaturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Privat Komersial
  • Perkembangan Kontrak Elektronik
  • Language skills dalam Pembuatan Perjanjian
  • Teknis penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar berdasarkan regulasi yang Mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam sebuah Kontrak/Perjanjian
  • Tantangan Hukum serta Mitigasi Risiko yang Harus Diperhatikan Pelaku Usaha
Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Isi formulir pendaftaran disini
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
Contact Person:
Erwin Samuel
(021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua