Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bootcamp/online system ini bertujuan untuk memberikan update terbaru, serta sebagai wadah untuk memahami dan bertukar pikiran terkait bagaimana praktik dalam menerapkan sistem ketenagakerjaan berdasarkan kerangka regulasi terbaru.
NJ/ES
Pesatnya perkembangan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang berlaku saat ini perlu mendapat perhatian, berawal dari sejak adanya disahkan UU Cipta Kerja yang didalamnya terkait hubungan kerja, outsourcing, pengupahan dan pemutusan hubungan kerja. Peraturan-peraturan ketenagakerjaan tersebut yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja (perusahaan maupun pekerja/buruh) serta hubungannya dengan pemerintah dalam bentuk undang-undang Ketenagakerjaan serta ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menakertrans dan peraturan lainnya yang terkait.
 
Aspek-aspek ketenagakerjaan, pengetahuan praktis akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul. Maka dengan tujuan memberikan update terbaru, serta mempertimbangkan hal-hal tersebut, penting bagi semua pemangku kepentingan dari pelaku usaha hingga praktisi hukum, agar mempunyai wadah untuk memahami dan bertukar pikiran terkait bagaimana praktik dalam menerapkan sistem ketenagakerjaan berdasarkan kerangka regulasi terkait, Hukumonline.com bermaksud menyelenggarakan bootcamp secara daring (online system):
 
Hukumonline Bootcamp 2020
 
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
Waktu Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Senin, 16 November 2020 | 23 November 2020 | 30 November 2020
Pukul: 09.00 – 12.00 WIB
Platform: Zoom Webinar
 
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Soft File Materi, Notulensi, dan E-Certificate
Investasi:
Pelanggan: Rp 1.650.000,-
Umum: Rp 1.870.000,
-
Narasumber
 
 
Dra. Haiyani Rumondang, M.A
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan
 
Ibu Haiyani mendapatkan gelar S1 bidang Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Sumatera Utara (1983- 1987). Memperoleh beasiswa dari Pemerintah Australia melalui program AIDAB dengan mengikuti pendidikan Master of Arts in Population and Human Resources Development di Adelaide University of Australia (1994-1996).
Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans, sejak 2010 sampai 2015 menjabat sebagai Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (KPHI), sejak Juli 2015 sampai Agustus 2020 menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos), dan sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sekaligus sebagai Plt Dirjen PHI dan Jamsos.
 
 
Juanda Pangaribuan
Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dari tahun 2006 – 2016
 
Bapak Juanda Pangaribuan menjabat sebagai Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dari tahun 2006 – 2016. Sejak 2016, Beliau mendirikan kantor hukum Juanda Pangaribuan & Partners dengan spesialisasi di bidang Hukum Ketenagakerjaan. Selain berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum, Beliau juga aktif sebagai dosen, narasumber dalam seminar dan workshop terkait hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Perusahaan-Perusahaan Swasta seperti Hukumonline, HRM Club, BUMN, NGO, Serikat Pekerja/Buruh, Apindo, Pusdiklat Mahkamah Agung, Pusdiklat Kemenaker, PKPA Peradi, dan beberapa kantor advokat di Jakarta. Selain itu, Beliau juga menulis beberapa artikel dan buku antara lain berjudul Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Kedudukan Dosen Dalam Hukum Ketenagakerjaan; Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan Dilengkapi Ulasan Hukum. Aktivitas lain Beliau menjadi (saksi) ahli di PHI dan Pengadilan Negeri.
 
Sugeng Santoso,
Hakim Ad Hoc PHI, Mahkamah Agung
 
Bapak Sugeng Santoso merupakan lulusan Sarjana Hukum UGM Yogyakarta, mengambil program Magister Management STIE Surabaya dan Magister Hukum Universitas Airlangga, Beliau juga mengambil program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga. Beliau menjabat sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung RI 2018 – sekarang, Beliau juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Surabaya dan Pengajar PKPA Universitas Airlangga Surabaya. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gresik.
 
Stephen Igor Warokka
Partner, SSEK Indonesian Legal Consultans
 
Bapak Stephen adalah partner dalam praktik hukum imigrasi dan izin kerja SSEK. Beliau telah terlibat dalam, termasuk hukum perkapalan dan maritim, hukum perusahaan, merger dan akuisisi, hukum penanaman modal asing, hukum imigrasi dan negosiasi dengan berbagai pejabat pemerintah terkait dengan transaksi komersial. Beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya pada tahun 2007 dan memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) dari University of California, Berkeley.
Beliau memiliki pengalaman yang juga juga mencakup perwakilan dari berbagai perusahaan pelayaran asing dalam akuisisi dan penjualan kapal; memberi nasihat kepada perusahaan pelayaran asing; memberi nasihat dan mewakili perusahaan pelayaran Indonesia sehubungan dengan perjanjian fasilitas dengan pemberi pinjaman sindikasi; dan memberi nasihat kepada perusahaan pelayaran tentang pembatasan kepemilikan asing dan hukum cabotage Indonesia.
 
 
 
Materi Bootcamp
 
Hari Pertama - Senin, 16 November 2020
Sesi I: Overview Hukum Ketenagakerjaan
  • Kepastian dalam UU Cipta Kerja terhadap pekerja/buruh adanya kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan kepastian jaminan sosial;
  • Kendala – kendala dalam Hubungan Kerja dalam UU Cipta Kerja;
    • PKWTT
    • Outsourcing
    • PHK
  • Pasal-pasal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, pekerja/buruh dan kalangan umum;
  • Mitigasi risiko yang muncul dalam UU Cipta Kerja dan penyelesaian sengketanya;
  • Perspektif pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja terhadap sektor ketenagakerjaan dan UU Ketenagakerjaan;
  • Peraturan Perusahaan (PP);
  • Peraturan Kerja Bersama (PKB);
  • Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Sektor Ketenagakerjaan dan UU Ketenagakerjaan;
  • Mitigasi Risiko dalam Potensi Perselisihan Hubungan Kerja.
Hari Kedua - Senin, 23 November 2020
Sesi II: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kasasi 
  • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004;
    • Bipartit, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase
    • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kasasi
  • Best Practice Perspective – Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang dan Putusan MK tanggal 28 Oktober 2004.
Hari Ketiga - Senin, 30 November 2020
Sesi III: Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penyesuaian dalam RPTKA UU Cipta Kerja
  • Pengaturan Tenaga Kerja Asing pasca disahkannya UU Cipta Kerja;
  • Implementasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia saat ini;
  • Posisi, Penempatan, dan Perluasan Kerja;
  • Klarifikasi dan Konfirmasi terkait dengan jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh TKA;
  • Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
  • Kebijakan Lalu-lintas Orang Asing;
  • Mitigasi risiko dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Isi formulir pendaftaran disini
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
Contact Person:
Erwin Samuel
(021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua