Memahami Cyber Law dan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia
Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap aspek hukum dari privasi dan data pribadi saat ini serta upaya perlindungannya
EDA/FD
Di Indonesia, teknologi informasi beberapa tahun ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan, dan mengakibatkan lahirnya banyak jasa dan juga produk yaitu seperti e-commerce, e-government dan kegiatan berbasis cyber space lainnya yang memerlukan pengumpulan data pribadi. Tumbuhnya start-up digital juga telah memicu pengumpulan data pribadi dari konsumen secara besar‐besaran. Seiring berjalannya hal tersebut, bukan saja hanya memudahkan, tetapi juga dapat menimbulkan terjadinya berbagai masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang dapat muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Privasi dan data pribadi merupakan hal yang penting, agar para penggunanya merasakan keamanan dan tidak merasa terancam. Maka itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dari pemanfaatan teknologi informasi, karena hak  atas  perlindungan  data  bertujuan  untuk  melindungi  individu  di  era  masyarakat  informasi. Maka, berangkat dari kebutuhan untuk memberikan pemahaman terhadap aspek hukum dari privasi dan data pribadi saat ini serta upaya perlindungannya, Hukumonline.com akan menyelenggarakan:
 
 
WEBINAR HUKUMONLINE 2020
 
Memahami Cyber Law dan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia
 
Waktu Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Kamis, 3 Desember 2020
Pukul: 09.00 – 12.00 WIB
Platform: Zoom Webinar
 
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Soft File Materi, Notulensi, dan E-Certificate
Investasi:
Pelanggan: Rp 770.000,-
Umum: Rp 880.000,
-
Narasumber
 
 
Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI
Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC)
 
Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI adalah Pendiri dan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community. Menjabat sebagai Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Republik Indonesia. Seringkali menjadi saksi ahli bidang kejahatan siber dalam berbagai kasus di Indonesia. Pak Teguh meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (hukum pidana - cybercrime) dan meraih gelar magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (hukum ekonomi - sistem informasi). Pengalaman Pak Teguh sebagi ahli hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah lebih dari 500 perkara pada sidang kasus Pidana, Perdata, Perlindungan Konsumen, dan sidang MK dan pemberian keterangan ahli dalam perkara yang menjadi isu nasional, antara lain: kasus dugaan Tindak Pidana Berita Bohong dengan Tersangka Ratna Sarumpaet, kasus dugaan Konten Kesusilaan dengan Tersangka Baiq Nuril, kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan Tersangka Djoko Chandra Cs, dan lainnya. Aktivitas Pak Teguh lainnya saat ini adalah menjadi Kontributor Klinik Hukumonline.com untuk bidang hukum teknologi dan telekomunikasi, Pengajar mata kuliah hukum siber di Universitas Bhayangkara dan Trainer/Pengajar Cyber Law pada Pelatihan/Workshop.
 
Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
 
Dr. Sinta Dewi Rosadi  SH., LL.M, EIPACC adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran sejak tahun 1991 hingga sekarang, mengajar dalam bidang Hukum  Teknologi dan Informasi, Hukum Kontrak Internasional, Hukum E-Commerce dan Hukum Data Privasi, lalu mengajar Cyber Law pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung (S1) dan pada Sekolah Hukum Bandung (S2). Ibu Sinta Dewi menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum, UNPAD dengan spesialisasi Hukum Internasional dan lulus pada tahun 1987. Pedidikan S2-nya ditempuh di Washington College of Law, Amerika Serikat, dengan spesialisasi International Legal Studies dan lulus pada tahun 1998. Pendidikan S3 beliau ditempuh pada Program Pasca Sarjana UNPAD dengan spesialisasi Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada tahun 2009 dan menulis desertasi dengan judul “Perlindungan Informasi pribadi dalam E-Commerce”. Hingga saat ini Ibu Sinta Dewi masih sebagai ketua Pusat Studi Cyber Law pada Fakultas Hukum UNPAD. Selain itu, Ibu Sinta Dewi pernah membantu Pemerintah di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun RUU dan Naskah Akademik UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Telekomunikasi, RUU Konvergensi dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
 
Moderator:
Phalita Gatra, S.H.
Editor of Legal Research & Analysis, Hukumonline.com
 
Phalita Gatra adalah Editor of Legal Research & Analysis di Hukumonline.com. Phalita merupakan Sarjana Hukum lulusan Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum bekerja di Hukumonline.com, Phalita pernah mempunyai pengalaman kerja di firma hukum, dan Lembaga Bantuan Hukum. Phalita telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) pada tahun 2017, dan pernah menjadi pembicara “Empowerment and Advocacy on Women Trafficking & Migration in West Java” yang mewakili Institut Perempuan Bandung.
 
Materi Webinar
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagai payung Cyber Law Indonesia dan Revisi UU ITE
  • Perkembangan Terkini tentang Cyber Law yang harus Diketahui oleh Pelaku Usaha
  • Kewajiban  Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang Mengelola Data Pribadi
  • Kepastian hukum terkait kepemilikan data pribadi antara pelaku usaha dengan mitra maupun pihak lainnya (Best Practice bagi pelaku usaha terkait Privacy Policy)
  • Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data pribadi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia
  • Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi
Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Isi formulir pendaftaran disini
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
Contact Person:
Fisca Dahlia
(021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua