Rabu, 06 November 2019

Soal Rencana Kenaikan Harga, PGN Diminta Patuhi Perpres Gas Bumi

Praktiknya, harga jual gas bumi ternyata tidak sesuai dengan Perpres 40/2016 sehingga pelaku usaha membeli jauh lebih mahal dari seharusnya.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pembatalan sementara kenaikan harga gas bumi yang diusulkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Pengumuman tersebut sebagai respons dari penolakan pelaku usaha yang menganggap rencana kenaikan gas bumi ini Perpres No.40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang mematok sebesar 6 USD per MMBTU pada sektor-sektor industri tertentu.

 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Agro dan Kimia Industri, Achmad Widjaja, meminta pemerintah mematuhi Perpres 40/2016. “Harga gas tidak boleh naik bukan ditahan. Padahal sudah ada Perpresnya. Seharusnya pemerintah melaksanakan aturan tersebut. Harga 6 USD per MMBTU sudah bsik bshi industri ke depan,” jelas Widjaja di Jakarta, Rabu (6/11).

 

Dia menambahkan harga jual gas yang tinggi saat ini menyulitkan pelaku usaha karena menambah beban produksi. Bahkan, dia menambahkan sebagian besar pelaku usaha membeli gas bumi untuk kegiatan produksi  melebihi 6 USD per MMBTU. “Sekarang (harga jual) bisa sampai 10 USD per MMBTU. Seharusnya harga yang pas sesuai Perpres 6 USD per MMBTU,” jelasnya.

 

(Baca: Ini Langkah Strategis Pemerintah Optimalisasi Harga Gas)

 

Menelisik Perpres 40/2016, terdapat tujuh sektor industri yang berhak mendapatkan harga gas bumi sebesar 6 USD per MMBTU. Ketujuh industri tersebut antara lain industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca dan industri sarung tangan karet.

 

 

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Achmad Safiun, menyampaikan penjualan harga gas melebihi Perpres 40/2016 menyebabkan produsen-produsen menghentikan kegiatan bisnisnya. Padahal, menurutnya harga gas sebesar 6 USD per MMBTU sudah merupakan angka yang pas bagi semua pihak.

 

“Angka 6 USD itu semua pihak sudah hitung termasuk dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

 

Pengamat energi, Kurtubi menyampaikan harga gas bumi sekitar 9-12 USD per MMBTU tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, penyebab harga tinggi ini karena penguasaan negara dalam penyaluran gas bumi sangat minim. Hal ini menyebabkan rantai distribusi gas dari produsen ke konsumen menjadi lebih panjang.

 

“Salah satu penyebab harga gas mahal karena panjangnya rantai distribusi yang dilakukan trader-trader,” jelas Kurtubi.

 

Pelaksana Tugas Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menyatakan harga jual gas bumi saat ini beragam. Menurutnya, penyebab harga gas bumi tidak sesuai dengan Perpres 40/2016 karena terdapat komponen-komponen tambahan dalam penjualan harga gas bumi speerti ongkos angkut hingga trader margin.

 

“Memang harga cukup bervariasi tergantung ongkso angkut, kalau LNG pakai kapal, pipa dan ada trader margin,” jelas Djoko.

 

Dia menambahkan saat ini pihaknya sedang mengevaluasi formula penetapan harga gas bumi tersebut. Dia berharap pemerintah dapat menetapkan harga gas bumi yang dapat menguntungkan setiap pihak.

 

“Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Pemerintah menyatakan tidak ada kenaikan gas bumi. Kami berharap hulu migas dapat berkembang dan dari segi konsumen akhir tetap tumbuh industrinya,” jelas Djoko.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan pembatalan kenaikan harga gas bumi pada 1 November lalu. Dia juga memerintahkan Kementerian ESDM mengevaluasi komponen-komponen harga gas bumi.

 

“Sementara ini saya sampaikan tidak naik. Betul-betul dilihat secara detil yang menyebabkan harga naik dari mana? Hitung-hitungan dari mana? Sumurnya harga sekian kok setelah ke pengguna, ke user kok bisa jadi angkanya setinggi itu?” ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua