Kamis, 07 November 2019

Polemik Moratorium Ekspor Nikel, Saat Hukum Dikesampingkan

Ketentuan waktu ekspor konsentrat yang diatur dalam seluruh peraturan di atas, dianulir dan berubah menjadi 29 Oktober 2019 lalu oleh kesepakatan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Kementerian ESDM. Foto: RES

Ada yang menarik dari penyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sesaat setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian terkait dan para pengusaha nikel di kantor BKPM, Jakarta, (28/10) lalu. Bahlil meminta kepada pengusaha nikel untuk menghentikan ekspor ore atau bijih nikel sesegera mungkin. Para peserta pertemuan sepakat menghentikan ekspor.

“Atas kesadaran bersama dan diskusi panjang, maka hari ini secara formal kesepakatan bahwa yang seharusnya ekspor ore selesai 1 Januari 2020 mulai hari ini kita sepakati tidak lagi ekspor,” kata Bahlil.

Lebih lanjut menurut Bahlil, langkah ini dipilih berdasarkan kesepakatan yang diambil secara bersama. Sontak saja hal ini mengundang respon sejumlah pihak, terutama kalangan penambang nikel yang hingga saat pernyataan tersebut dikeluarkan, masih melakukan aktivitas pengiriman ore nikel keluar negeri.

Salah satu diskusi yang menarik dari dikeluarkannya larangan ekspor nikel ini adalah keberadaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui Permen ini, diatur jeda waktu ekspor biji nikel sampai 31 Desember 2019. “Ekspor biji nikel kadar kurang dari 1,7 persen hanya dapat dilakukan sampai 31 Desember 2019”.

Ketentuan ini memberi kepastian bagi pelaku usaha penambang nikel untuk mengekspor nikel yang ditambang hingga akhir 2019. Pernyataan kepala BKPM yang meminta untuk ekspor dihentikan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan ketentuan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019. Publik tahu bahwa, pelarangan ekspor mineral mentah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor ekstraktif.

(Baca juga: MK Kukuhkan Larangan Ekspor Bijih Ore).

Ada evaluasi mengenai konsistensi implementasi langkah pemerintah ini. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberi jangka waktu lima tahun sejak UU tersebut berlaku agar konsentrat benar-benar tidak diekspor lagi. Pengehentian ekspor konsentrat ini dibarengi pula dengan kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan fasilitas smelter.

Namun, terhadap ketentuan pengolahan dan pemurnian konstrat di dalam negeri ini, selalu mendapat relaksasi melalui sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan dampak dari proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang belum selesai hingga batas waktu relaksasi yang ditentukan. Melalui PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014, batas waktu pembolehan ekspor konsentrat diperpanjang hingga 2017.

Namun, ketika batas waktu ini akan selesai, Pemerintah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2017 yang di dalamnya juga memberikan relaksasi kepada pelaku usaha untuk mengekspor konsetrat hingga Januari 2022. Belakangan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 memangkas durasi ini hanya sampai 31 Desember 2019. Terakhir, ketentuan waktu ekspor konsentrat yang diatur dalam seluruh peraturan di atas, dianulir dan berubah menjadi 29 Oktober 2019 lalu oleh kesepakatan yang terjadi di kantor BKPM sehari sebelumnya.

Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bahktiar menyebutkan inkonsistensi ini sudah terjadi sejak awal hingga sekarang, dan ditutup oleh kesepakatan yang dibangun dalam pertemuan tertutup. “Dari Undang-Undang, (dirubah oleh) PP, (kemudian) Permen, PP (lagi), Permen, (dan terkahir diubah oleh) kesepakatan,” ujar Bisman.

Kerugian

Tentu saja hal ini mencerminkan wajah ketidakpastian hukum yang sangat mengganggu iklim usaha di tanah air. Sekertaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidi Katrin Lengkey dalam sebuah diskusi di Jakarta bahkan menyebutkan rata-rata kerugian pelaku usaha akibat percepatan larangan ekspor nikel ini mencapai angka Rp500 milyar.

Kerugian tersebut dihitung dari biaya delay yang harus dibayar pelaku usaha saat hendak mengirimkan biji nikel dengan menggunakan kapal-kapal laut, namun tertahan di pelabuhan akibat penghentian ijin ekspor. “Dari kami sudah ada 20 kapal yang tertahan, bongkar muat tidak bisa, keluar juga tidak bisa. Kalau dihitung-hitung lima hari saja penambang rugi Rp500 miliar," ungkap Meidy, Rabu (7/11).

(Baca juga: Pemerintah Tepis Pandangan Pengusaha Minerba).

Ia memprediksi kerugian yang akan dialami oleh pelaku usaha bisa lebih besar lagi jika diperhitungkan dengan 64 kapal yang saat ini berada di Sulawesi dan sedang dalam proses transaksi namun terhenti akibat adanya larangan ekspor tersebut. Situasi lapangan ini menurut Meidy baru yang berasal dari Sulawesi, belum termasuk wilayah lain di Indonesia. Jika diperhitungkan juga dengan wiayah lain, Meidy memastikan angka kerugiannya bisa jauh lebih besar.

“Ini biaya vessel siapa yang mau bayar kalau dihentikan. Vessel itu banyak, di Sulsel ada 64 unit. Ada juga 20 vessel tersebar di Konawe Utara," ujar Meidy. Untuk itu ia mengingatkan kepada pemeritah agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebiajakan. Apalagi, statement kepala BKPM yang berdasarkan kesepakatan dengan sejumlah pihak tersebut hingga kini tidak jelas diatur dalam ketentuan apa.

Direktur Deregulasi BKPM, Juliot mengungkapakan salah satu alasan dipercepatnya kebijakan larangan ekspor nikel. Menurut Juliot, sepanjang blan September 2019, ekspor biji nikel Indonesia melonjak dari 30 juta ton menjadi 100 juta ton. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perusahaan pemilik tambang yang memiliki ijin smeltr memanfaatkan celah peraturan dengan mengambil biji nikel kuota dari perusahaan lain.  Dalam pelaksanaan tidak ada pembatasan, diindikasikan kadar kurang dari 1,7 persen banyak diekspor. “Sehingga terjadinya kelanggkaan biji nikel bagi industry dalam negeri dan dapat mematikan industry dalam negeri,” ujar Juliot.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhaq menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat resmi dari BKPM berisi pembatasan ekspor yang sudah dilarang sejak pekan lalu. Namun jika berdasarkan legalitas maka Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 sampai saat ini masih tetap berlaku.

"Saya pun dengarnya dari media belum ada surat formal yang dikeluarkan Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, ESDM, Menteri Perindustrian sehingga para menteri akan berkumpul akan membuat satu koordinasi apakah betul-betul dipercepat lagi," kata Yunus.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua