Selasa, 26 November 2019

Tangani Kasus Terorisme, Ini Bentuk Pelindungan Terhadap APH

Pelindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Pelindungan ini juga berlaku untuk anggota keluarga.
RED
Aparat kepolisian saat menggelar latihan penanganan tindak pidana terorisme. Foto: RES

Pada 12 November lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Selain menguraikan mengenai pencegahan terorisme, PP tersebut juga mengatur pelindungan terhadap aparat penegak hukum (APH) seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan yang menangani kasus terorisme.

 

“Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara,” bunyi Pasal 57 PP ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab.

 

Pelindungan kepada keluarga penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud PP ini diberikan kepada istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah dan anggota keluarga lainnya. “Pelindungan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan,” bunyi Pasal 59 PP ini.

 

Menurut PP ini, pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakirn, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarga diberikan secara langsung atau berdasarkan permintaan. Sedangkan pelindungan terhadap keluarga sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan permintaan.

 

“Pelindungan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: a. Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas; dan c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan,” bunyi Pasal 64 PP ini.

 

Ada beberapa cara untuk menghentikan pelindungan yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Caranya mulai berdasarkan permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan melalui instansi masing-masing, serta penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa pelindungan tidak diperlukan lagi.

 

“Penghentian pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud harus diberitahukan secara tertulis oleh BNPT kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sebelum pemberian pelindungan dihentikan,” bunyi Pasal 68 ayat (2) PP ini.

 

Baca:

 

Meski pelindungan telah dihentikan, dalam PP ini disebutkan bahwa pelindungan tersebut bisa diperoleh kembali berdasarkan permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. “Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan tidak dikenakan biaya atas pelindungan yang diberikan kepadanya,” bunyi Pasal 72 PP ini.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan pelindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya, menurut PP ini, diatur dengan Peraturan BNPT. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 78 PP Nomor 77 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 November 2019 itu.

 

Selain memberikan pelindungan terhadap APH, PP 77/2019 ini juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pencegahan tersebut dilakukan melalui tiga cara, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

 

Terbitnya PP 77/2019 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5) dan Pasal 43D ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua