Selasa, 07 January 2020

Marak Penipuan Berkedok Properti Syariah, Begini Saran REI!

Masyarakat jangan mudah terpikat dengan harga murah yang ditawarkan. Perlu diperiksa mengenai perizinan dan rekam jejak pengembang.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrator: HGW

Beberapa bulan terakhir pemberitaan mengenai penipuan properti hunian syariah semakin ramai terjadi di berbagai daerah. Jumlah korban kejahatan tersebut juga tidak sedikit, bisa mencapai ribuan korban tertipu oleh satu pengembang. Kondisi ini tentunya sangat berisiko bagi masyarakat yang sedang ingin memiliki properti khususnya tempat tinggal.

 

Umumnya, properti syariah menawarkan biaya rumah dan cicilan lebih ringan dibandingkan konvensional atau melalui perbankan. Selain itu, bagi masyarakat beragama Islam, properti syariah menjadi jalan keluar menghindari praktik riba. Sayangnya, kebutuhan tersebut dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga menipu masyarakat sebagai konsumen.

 

Melihat kondisi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia, Totok Lusida menyatakan konsumen harus cermat sebelum membeli properti syariah. Menurutnya, risiko penipuan pada properti syariah justru lebih tinggi dibandingkan konvensional salah satunya karena tidak melibatkan perbankan. Padahal, menggunakan perbankan jauh lebih aman dari risiko penipuan.

 

"Kami mengimbau dalam transaksi ini menggunakan layanan perbankan dalam hal ini perbankan syariah karena lebih aman dan agar tidak ada dusta antara end user dan pengembang," kata Totok saat dihubungi hukumonline, Selasa (7/1).

 

Menurutnya, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan para pengembang properti syariah harus diteliti terlebih dahulu karena regulasi properti syariah justru lebih ketat dibandingkan konvensional. Sehingga, dia mengimbau agar masyarakat memeriksa secara detil sebelum membeli properti syariah. Misalnya, masyarakat harus memeriksa legalitas dan rekam jejak pengembang, izin usaha serta surat kepemilikan tanah.

 

"Justru properti syariah aturannya lebih ketat. Harus ada pembenahan dari pemerintah mengenai persoalan ini. Jangan sampai menawarkan properti syariah ternyata usahanya bodong. Masyarakat atau end user wajib mengecek perizinannya, peruntukan lahan, kepemilikan tanah sampai reputasi pengembang," jelas Totok.

 

Kemudian, Totok juga meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan para pengembang tersebut. Menurutnya, harga murah tersebut bisa jadi hanya sebagai pemikat hati konsumen agar tergiur membeli properti tersebut.

 

(Baca: REI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan PPJB)

 

Menurut Totok, masih banyak pengembang properti syariah tidak memiliki legalitas jelas. Dia juga meminta pemerintah agar mewajibkan para pengembang tersebut tergabung dalam asosiasi. Hal ini diharapkan dapat menghindari maraknya penipuan dalam properti syariah.

 

"Kalau kondisinya seperti ini di luar kontrol kami sebagai asosiasi karena mereka tidak tergabung dalam asosiasi. Pemerintah harus mewajibkan para pengembang tergabung dalam asosiasi," tambahnya.

 

Sistem Transaksi Properti Syariah:

1. Tanpa riba seperti bunga dan denda.

2. Akad jual beli antara pengembang dan konsumen (tanpa pihak ketiga)

3. Harga jual tidak berubah sejak akad

4. Tidak ada asuransi

5. Tanpa sita

 

Salah satu kasus penipuan berkedok properti syariah berhasi terungkap Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yang dilakukan pengembang perumahan “Multazam Islamic Residence” yang dikelola PT Cahaya Mentari Pratama, setelah adanya laporan dari puluhan konsumen yang mengaku tertipu.

 

Sebelumnya, Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Sandi Nugroho di Surabaya, Senin (7/1), mengatakan terdapat 32 konsumen perumahan itu telah melapor, dan menyadari telah tertipu pengembang tersebut.

 

"Selain 32 orang yang melapor ke Polrestabes Surabaya, beberapa konsumen lainnya juga diinformasikan telah melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Sidoarjo. Kami belum tahu secara pasti berapa banyak konsumen yang menjadi korbannya," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

 

Menurut penyelidikan polisi, PT Cahaya Mentari Pratama menjanjikan perumahan Multazam Islamic Residence di lokasi Jalan Raya Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur yang siap huni pada tahun ini. Sebagian besar konsumen yang menjadi korbannya telah melunasi cicilan yang pembayarannya diangsur sejak tahun 2016.

 

Kenyataannya lokasi perumahan yang dijanjikan sampai sekarang masih berupa rawa-rawa dan tanah kosong. Polisi memastikan seluruh lokasi yang dijanjikan tersebut milik orang lain.

 

"Kami sempat datangi kantor pemasarannya di Jalan Rungkut Menanggal Surabaya namun sudah tidak berpenghuni. Setelah kami selidiki, sejumlah pegawai yang pernah bekerja di sana sudah dipecat dan data-data di komputer terkait pemasaran perumahan itu juga dihapus," ucap Sandi.

 

Sementara itu, pelaku penipuan berinisial MS mengaku kepada polisi bahwa uang penjualan perumahan telah dihabiskan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dua rekening miliknya telah diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

 

Kombes Pol Sandi menyebut potensi kerugian yang diderita para konsumen sebagai korbannya cukup besar, dari empat orang korban pelapor saja bisa mencapai Rp3,4 miliar. Polisi menyatakan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mencari tahu siapa agen pemasarannya dan yang terlibat mengelola dana.

 

Ketua paguyuban korban, Aris menandaskan mayoritas konsumen yang menjadi korbannya tertipu setelah tergiur pembayaran cicilan dengan sistem syariah yang dijanjikan pengembang PT Cahaya Mentari Pratama, semisal tanpa bunga dan tidak ada denda apabila telat membayar angsurannya.

 

"Kami berharap uang seluruh konsumen bisa kembali. Tapi yang terpenting saat ini kami akan kawal proses hukumnya hingga seluruh pelaku tertangkap dan dijerat menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang," katanya. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua