Rabu, 08 January 2020

Konsumen Butuh Kepastian Hukum Terkait Produk Halal

Pemerintah dinilai lamban dalam merespons implementasi UU JPH yang sudah disahkan sejak 2013 lalu.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

UU No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan sertifikasi halal untuk produk-produk seperti makanan dan minuman, kosmetik, dan lain sebagainya yang beredar di Indonesia. Dalam mandat UU JPH, proses kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019, yang mana saat ini kewajiban itu berlaku untuk sektor industri makanan dan minuman.

 

Koordinator Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, konsumen mengatakan di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam membutuhkan kepastian hukum terkait kehalalan sebuah produk. Dalam konteks ini kehalalan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal.

 

Namun persoalannya terletak pada produk-produk yang sejauh ini belum memiliki sertifikasi halal. Jika dilihat secara sosiologis, lanjutnya, produk-produk yang belum bersertifikasi bukan berarti produk tersebut tidak halal. Situasi seperti ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat.

 

“Secara sosiologis belum tentu yang belum sertifikasi dan yang tidak sertifikasi tidak halal, ini yang juga harus dipahami secara sosiologis. Oleh karena itu, ini harus diberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Tulus di Jakarta, Senin (6/1).

 

Tulus berpendapat pemerintah bergerak lamban dalam merespons implementasi UU JPH yang sudah disahkan sejak 2013 lalu. Padahal produk-produk yang beredar di dalam negeri terutama produk lokal membutuhkan sertifikasi halal.

 

Selain itu, lanjut Tulus, pemerintah harus melihat persoalan sertifikasi halal ini dari dua sisi, yakni sisi kepastian hukum dan sosiologis. Hal ini mengingat pentingnya sertifikasi halal di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang membuat produk-produk dari luar negeri dapat bergerak masuk ke Indonesia.

 

“Di era globalisasi ekonomi liberaliasi dan sebagai macam sertifikasi halal menjadi sangat penting karena kita tidak bisa mengontrol produk dari luar halal atau tidak, apalagi fakta banyak sekali makanan-makanan impor bahan bakunya impor juga. Ini yang saya kira konsumen perlu mendapatkan jaminan soal kehalalan khususnya konsumen muslim yang memang dijamin dengan UU,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua