Rabu, 08 January 2020

Konsumen Butuh Kepastian Hukum Terkait Produk Halal

Pemerintah dinilai lamban dalam merespons implementasi UU JPH yang sudah disahkan sejak 2013 lalu.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

UU No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan sertifikasi halal untuk produk-produk seperti makanan dan minuman, kosmetik, dan lain sebagainya yang beredar di Indonesia. Dalam mandat UU JPH, proses kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019, yang mana saat ini kewajiban itu berlaku untuk sektor industri makanan dan minuman.

 

Koordinator Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, konsumen mengatakan di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam membutuhkan kepastian hukum terkait kehalalan sebuah produk. Dalam konteks ini kehalalan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal.

 

Namun persoalannya terletak pada produk-produk yang sejauh ini belum memiliki sertifikasi halal. Jika dilihat secara sosiologis, lanjutnya, produk-produk yang belum bersertifikasi bukan berarti produk tersebut tidak halal. Situasi seperti ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat.

 

“Secara sosiologis belum tentu yang belum sertifikasi dan yang tidak sertifikasi tidak halal, ini yang juga harus dipahami secara sosiologis. Oleh karena itu, ini harus diberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Tulus di Jakarta, Senin (6/1).

 

Tulus berpendapat pemerintah bergerak lamban dalam merespons implementasi UU JPH yang sudah disahkan sejak 2013 lalu. Padahal produk-produk yang beredar di dalam negeri terutama produk lokal membutuhkan sertifikasi halal.

 

Selain itu, lanjut Tulus, pemerintah harus melihat persoalan sertifikasi halal ini dari dua sisi, yakni sisi kepastian hukum dan sosiologis. Hal ini mengingat pentingnya sertifikasi halal di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang membuat produk-produk dari luar negeri dapat bergerak masuk ke Indonesia.

 

“Di era globalisasi ekonomi liberaliasi dan sebagai macam sertifikasi halal menjadi sangat penting karena kita tidak bisa mengontrol produk dari luar halal atau tidak, apalagi fakta banyak sekali makanan-makanan impor bahan bakunya impor juga. Ini yang saya kira konsumen perlu mendapatkan jaminan soal kehalalan khususnya konsumen muslim yang memang dijamin dengan UU,” imbuhnya.

 

(Baca: Bersertifikasi atau ‘Tersisih’ oleh Produk Halal Impor)

 

Maka untuk mencegah timbulnya kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, Tulus mengingatkan jika pemerintah harus mempercepat kesiapan BPJPH, baik itu dari sisi kebutuhan auditor ataupun infrastruktur agar UU JPH bisa berjalan efektif.

 

Sebelumnya setelah melihat banyaknya hambatan pelaksanaan sertifikasi halal di bawah BPJPH, Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Aturan ini diterbitkan oleh Kemenag sebagai bentuk diskresi untuk melaksanakan UU JPH.

 

KMA itu berisi delapan poin yang pada intinya mendistribusikan tugas dan wewenang BPJPH tentang pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jika merujuk pada UU JPH, BPJPH bertugas untuk membentuk 57 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), namun sayangnya hingga hari ini LPH yang dimaksud belum tersedia. Sehingga, Kemenag memutuskan untuk mengembalikan kewenangan tersebut kepada LPPOM MUI.

 

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menilai jika keputusan Kemenag untuk mengembalikan kewenangan pemeriksaan dan pengujian halal ke LPPOM MUI adalah keputusan yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar UU JPH tetap dapat dijalankan sekalipun BPJPH dan infrastruktur lainnya belum siap.

 

“Itu sudah tepat. Dengan begitu, UU JPH tetap dapat dijalankan dengan memberikan kewenangan kepada LPPOM MUI yang selama ini menjalankan fungsi tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (23/12).

 

Dengan demikian, lanjutnya, proses sertifikasi halal tetap bisa berjalan tanpa harus mengganggu iklim bisnis dan usaha di Indonesia.

 

Sementara itu, Wakil Direktur LPPOM MUI Sumunar Jati mengatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah pendaftaran sertifikasi halal yang sebelumnya sempat tersendat saat berada di bawah kewenangan BPJPH. Total kenaikan pendaftaran sertifikasi halal mencapai 300 persen.

 

“Setelah LPPOM MUI menerima mandat, terjadi peningkatan pendaftaran sertifikasi halal hingga 300 persen dan LPPOM MUI mengantisipasi dengan satu pintu yang bertujuan mudah melakukan monitoring dan pendistribusian,” kata Jati di Jakarta, Senin (6/1).

 

Meski mengalami kenaikan pendaftaran yang cukup signifikan, Jati menegaskan bahwa penerbitan sertifikasi halal tidak akan mengalami penundaan atau delay. LPPOM MUI siap untuk menyelenggarakan sertifikasi halal. Namun di sisi lain, Jati juga mengakui pihaknya masih kekurangan auditor halal untuk membantu pemeriksaan kehalalalan suatu produk.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua