Jumat, 07 February 2020

Pembaruan Tax Treaty Demi Kepastian Hukum dan Investasi

Ada perlakuan yang sama antara pelaku usaha (khususnya Singapura yang sudah memperbarui P3B), dengan pelaku usaha di Indonesia. Ini akan mendorong pelaku usaha dari luar (khusus Singapura) untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah akhirnya melakukan revisi perjanjian pajak (tax treaty) terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara tetangga, Singapura. Beberapa aspek dilakukan pembaruan adalah menyoal dividen, capital gains, dan anti penghindaran pajak.

 

Menurut Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rofyanto Kurniawan, pembaruan tax treaty merupakan upaya untuk mencari win-win solution antar kedua negara sehingga saling menguntungkan. Utamanya, langkah ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan investasi antar negara.

 

“Pembaruan P3B ini tujuannya menghilangkan hambatan investasi antar negara. Adanya tarif diskon terhadap dividen dan royalti misalnya. Dan memang negosiasi ini disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan standar perpajakan internasional,” kata Rofyanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (7/2).

 

Rofyanto menegaskan bahwa pembaruan P3B ini sekaligus menyerahkan aturan perpajakan kepada masing-masing negara atau sesuai regulasi domestik. Misalnya, jika transaksi dilakukan di Indonesia maka pengenaan pajak disesuaikan dengan regulasi dalam negeri, dan dinilai dari jumlah properti Wajib Pajak (WP). Sementara itu terkait obligasi, Rofyanto mengatakan bahwa hal ini diatur secara umum dengan tarif pajak sebesar 10 persen yang dipotong dengan pajak di luar negeri.

 

“Kalau properti-nya lebih besar di Indonesia, maka berlaku regulasi pajak di Indonesia, dan sebaliknya,” imbuhnya.

 

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP), John Hutagaol, menerangkan bahwa tax treaty memberikan insentif baik dari sisi moneter maupun non moneter. Dari sisi moneter, pemerintah menyediakan insentif berupa penurunan tarif, insentif capital gains, dan sebagainya. Sementara dari sisi non moneter, kebijakan P3B ini memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha dan investasi.

 

(Baca: Pembaruan Pajak Indonesia-Singapura, Ini Isinya)

 

Dalam konteks kepastian hukum, Hutagaol menyebut bahwa ada perlakuan yang sama antara pelaku usaha khususnya Singapura yang sudah memperbaharui P3B, dengan pelaku usaha di Indonesia. Hal ini, lanjutnya, jelas akan mendorong pelaku usaha dari luar (khusus Singapura) untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua