Kamis, 19 March 2020

Melihat Reformasi Birokrasi dari Dalam

Reformasi birokrasi harus ditopang kerangka hukum. Tetapi rule based bureaucracy seharusnya sudah terlewati pada 2014. Kini seharusnya sudah menuju era dynamic governance.
Muhammad Yasin

Bagi para peminat masalah-masalah pemerintahan, selalu menarik untuk membaca buku yang ditulis oleh orang dalam, atau oleh orang yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan itu. Ada yang ditulis dalam bentuk biografi, ada yang dituangkan dalam analisis dan pengalaman penulis memimpin suatu lembaga atau satuan kerja tertentu.

Buku ‘Berkelahi Melawan Korupsi’ (2016) yang ditulis Bambang Widjojanto, misalnya, mengungkapkan sejumlah fakta penting di tubuh KPK yang mungkin sulit kita ketahui tanpa membaca bukunya. Atau, pengalaman Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi memimpin perubahan birokrasi di kementerian, yang ia tuangkan dalam buku ‘Birokrasi Digital’ (2019). Tentu, ada banyak buku sejenis yang bisa dibaca dan menggambarkan pengalaman penulisnya di pemerintahan atau lembaga-lembaga negara.

Buku sejenis teranyar terbit adalah ‘Memimpin Reformasi Birokrasi, Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia’ yang ditulis Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2011-2014), Eko Prasojo. Buku ini diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kamis, 5 Maret lalu. Kini, Eko memimpin (dekan) fakultas termuda di Universitas Indonesia itu.

Seperti kitab lain, sebagian isi buku ini mengisahkan pengalaman sang penulis beserta gagasan-gagasan yang dituangkan dalam program reformasi birokrasi. Ia tak hanya bicara tentang urgensi reformasi birokrasi, tetapi juga seni memimpin, bagaimana menunjuk dan menggerakkan tim pembaruan, membangun koalisi, serta yang tak kalah penting: mengelola resistensi dan konflik dalam perubahan itu.

(Baca juga: Kado Menteri Yasonna untuk Birokrasi Indonesia).

Percayalah, ketika Anda sebagai pejabat ingin melakukan perubahan, tak mungkin semua pegawai mendukung gagasan Anda. Apalagi jika gagasan itu menggeser posisi, mengurangi sumber pendapatan, dan menyederhanakan birokrasi. Resistensi adalah hal normal dalam perubahan (hal. 98). Mungkin saja hanya 20 persen pegawai yang mendukung perubahan itu; sisanya adalah mereka yang resisten dan kelompok yang disebut penulis sebagai kelompok followers. Kalaupun Anda hanya mendapatkan 20 persen suara yang mendukung perubahan, jangan pesimis. Justru dari 20 persen itulah perubahan dimulai (hal. 55).

Nama Eko Prasojo memang tidak lepas dari gagasan reformasi birokrasi di Indonesia. Jauh sebelum menjadi Wakil Menteri PANRB, ia telah bersama akademisi lain menyusun roadmap reformasi birokrasi. Selepas dari jabatan Wamen pun Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas itu dipercaya sebagai Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional.

Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi problem reformasi birokrasi? Obatnya tentu tidak tunggal. Reformasi birokrasi berkelindan dengan urusan politik; apatah lagi dengan kemauan politik pemimpin nasional. Reformasi tak mungkin berjalan tanpa kemauan politik setiap pemimpin bangsa. Penulis menyebutnya dengan kalimat yang pas: ‘komitmen politik dari pimpinan puncak adalah syarat’. Political commitment merupakan suatu keniscayaan. Tidak ada perubahan tanpa adanya political commitment dari atasan. (hal. 110). Tetapi, patut juga dicatat, bahwa reformasi birokrasi tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh birokrasi. Ia butuh dukungan dari seluruh komponen masyarakat,

Orang yang berkecimpung di bidang hukum penting membaca buku ini. Penulis berangkat dari berpandangan bahwa reformasi birokrasi berkaitan erat dengan hukum. Setidaknya, kerangka hukum menjadi salah satu penopang (pendukung) kerangka kerja reformasi birokrasi selain agen perubahan, jaringan kolaborasi, dan agenda perubahan. Masalah mendasar birokrasi di Indonesia pun tidak lepas dari persoalan hukum. Penulis menyinggung lima persoalan mendasar birokrasi Indonesia.

Pertama, struktur organisasi yang sangat besar di tingkat pusat. Seharusnya, birokrasi pemerintahan lebih ramping dan fleksibel. Kedua, mental-model sumber daya manusia yang belum banyak menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Patronase dan feodalisme masih kuat mengakar. Tantangan terbesarnya adalah mengubah mindset birokrasi menjadi pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat. Ketiga,  maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi. Salah satu yang relevan untuk dihubungkan dengan pandangan penulis adalah kasus-kasus pengangkatan kerabat sebagai pejabat. Keempat, manajemen kinerja, yang belum sepenuhnya menggunakan ukuran kinerja atau keberhasilan. Kelima, buruknya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, bahkan acapkali laporan masyarakat tidak disertai penanganan dan penyelesaian kasus hingga tuntas (hal. 66-69).

(Baca juga: Tiga Aktor Utama dalam Pemberantasan Korupsi).

Persoalan-persoalan mendasar ini sebenarnya sudah disinggung banyak penulis, dan sudah banyak panasea yang coba digunakan untuk mengobatinya. RUU sapu jagat atau Omnibus Law juga digadang-gadang Pemerintah sebagai panasea antara lain untuk mengatasi persoalan perizinan di birokrasi.

Ketika sekarang masalah Omnibus Law diributkan, penulis sudah menyinggung problem yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Mengatasi problem itu cenderung terlambat, atau saat penulis menuangkan gagasannya dalam buku menyebutnya sebagai ‘reformasi yang belum berjalan’. Selain harmonisasi, jalan keluar yang ditawarkan adalah reregulasi, atau deregulasi (hal. 30). Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo pernah memperkenalkan belasan paket deregulasi, namun relatif tak berhasil, sehingga kini diperkenalkan Omnibus Law.

Jika Omnibus Law dilihat sebagai bagian dari rencana perubahan birokrasi, maka resistensi atas gagasan itu tidak perlu dilihat sebagai sikap permusuhan. Ia akan menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi meskipun kelemahan-kelemahannya harus diperbaiki dan ditambal. Obat menambalnya tidak hanya satu. Kadangkala kita juga harus melihat kebutuhan riil daerah atau kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks itulah penulis mengutip pandangan Shciavo-Champo (2019): ‘although the governance principles are universal, their implementation is country specific’. Kira-kira kalimat itu bermakna, apa yang berhasil dilakukan di suatu daerah belum tentu pas digunakan di tempat lain. Sebaliknya, tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang baik dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Penulis memberikan beberapa contoh daerah dan kepala daerah inovatif yang patut ditiru.

Begitulah sebagian isi buku, yang mengajak kita untuk ikut mendorong perbaikan di sekitar kita. Beberapa bagian buku adalah pedoman penting yang perlu dilakukan aparatur sipil negara ketika menjadi pemimpin di lembaganya. Buku ini mengajikan tahapan-tahapan reformasi birokrasi hingga mencapai tahun 2024, ketika sudah memasuki dynamic governance.

Pembaca yang kritis mungkin akan menemukan beberapa gangguan. Jika penulis ingin mencetak ulang buku ini, perbaikan atas kesalahan clerical perlu dilakukan. Mungkin, proses editing yang lebih cermat dibutuhkan. Tampilan tabel (pada umumnya hasil olah data dan olah pikir langsung dari penulis) yang lebih dimodifikasi juga dapat menambah daya tarik buku ini.

Selamat membaca…!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua