Kamis, 19 March 2020

Dampak Corona, Kaum Difabel Pun Butuh Jaminan Kesehatan

Ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas saat bencana sesuai amanat Pasal 20 UU Penyandang Disablitas.
Rofiq Hidayat
Penyandang disabilitas. Foto: RES

Korban penyebaran pandemi coronavirus (Covid-19) terus bertambah, khususnya di ibu kota-kota besar. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan dengan beberapa kebijakan. Namun, ada yang luput dari perhatian pemerintah yakni perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas atau difabel yang rentan terinfeksi virus corona ini. Terutama, bagi kaum difabel orang tua, anak-anak, dan perempuan yang sedang mengandung. Kondisi itu menjadi perhatian Masyarakat Difabel Indonesia.

 

Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) Yogyakarta Nurul Saadah Andriani meminta pemerintah juga mesti memberikan perhatian khusus terhadap kaum difabel di tengah mewabahnya virus corona di berbagai daerah. Sayangnya, kerentanan kaum difabel dalam kondisi ini belum direspon secara komprehensif oleh pemerintah. Padahal, kaum difabel membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dengan masyarakat lain.

 

“Dalam situasi pandemi Covid-19, ini membahayakan bagi penyandang disabilitas/difabel,” ujar Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) Yogyakarta, Nurul Saadah Andriani kepada Hukumonline, Kamis (19/3/2020). Baca Juga: Cegah Corona, Harus Ada Jaminan Kesehatan bagi Tahanan

 

Nurul mengatakan dari sekian informasi publik yang disediakan pemerintah, akses informasi yang di dalamnya untuk kalangan difabel masih minim. Misalnya, dia melihat dalam setiap konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 bentukan pemerintah pusat tak pernah disediakan juru bahasa isyarat.

 

Padahal, juru bahasa isyarat sangat penting untuk kaum difabel dalam menerima informasi yang disampaikan pemerintah. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan rencana terukur untuk memastikan akses layanan dan jaminan kesehatan bagi difabel dalam situasi sulit seperti saat ini.

 

Menurutnya, informasi soal upaya pencegahan penularan dan tertular virus corona ini bagi kaum difabel sangat penting. Misalnya, pemeriksaan gejala dan pengobatan; layanan pengaman sosial dalam proses penyembuhan yang seharusnya diproduksi dengan mempertimbangkan akses bagi difabel; termasuk layanan rehabilitasi secara luas.

 

Program Manager Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) M. Ismail menilai pemerintah seolah melupakan masyarakat difabel. Bahkan, dapat dikatakan lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait jaminan hak perlindungan dari bencana bagi kalangan penyandang disabilitas.

 

Pasal 20

Hak pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;

b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;

c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;

d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan

e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

 

Menurutnya, untuk mencegah ancaman keselamatan kalangan difabel akibat Covid-19, perlu dilakukan sejumlah hal. Karena itu, Masyarakat Difabel Indonesia mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kapasitas dan layanan perawatan kesehatan dengan cepat yang memenuhi syarat bagi difabel dengan memastikan semua klinik menyediakan pengujian dan layanan terkait Covid-19.

 

Kemudian memberikan dukungan akses fisik dan asistensi sepanjang diperlukan difabel.  Hal lain menyediakan sumber daya bagi fasilitas tambahan yang ramah difabel. Seperti konferensi video dan konsultasi telepon ke layanan medis khusus. Menyediakan hotline layanan masyarakat dengan memprioritaskan kaum difabel dan keluarganya, terutama yang membutuhkan dukungan mobilitas. Kemudian menyediakan fasilitas yang memadai bagi difabel dengan kebutuhan kompleks, terutama ketika mengalami karantina.

 

“Serta melakukan penjangkauan aktif seperti penyuluhan dan pemeriksaan bagi difabel yang tinggal di sekolah-sekolah luar biasa atau panti-panti rehabilitasi,” ujarnya.

 

Kedua, mendistribusikan perlengkapan pelindung diri yang memadai bagi difabel dan tenaga medis yang memberikan kesehatan bagi difabel. Termasuk bagi mereka yang tinggal dalam sekolah luar biasa atau panti rehabilitasi. Ketiga, mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan layanan sosial pendukung. Seperti menyediakan perawat pengganti bagi setiap difabel, hingga menjalani karantina. Termasuk proses pengobatan mencegah menurunnya kualitas hidup mereka.

 

Keempat, menempatkan difabel sebagai kelompok prioritas dalam penerimaan semua bentuk layanan tanpa biaya. Kelima, menyediakan, mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel dan pendamping mereka. “Termasuk mereka yang tinggal di sekolah luar biasa dan panti-panti rehabilitasi dalam bentuk video, audio, gambar dan tulisan, mengeni penyebaran Covid-19, gejala yang dialami penderita, serta cara-cara mencegah tertularnya corona,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua