Sabtu, 16 May 2020

Penjelasan Kemenhub Soal Kelonggaran Penerbangan Angkutan Orang

Akan ada penegakan hukum yang sangat tegas bila ada pihak-pihak yang memanfaatkan SE Gugus Tugas 4/2020 sebagai celah untuk mudik, padahal sebetulnya tak memenuhi kriteria pengecualian seperti yang telah ditetapkan.
Hamalatul Qur’ani
Webinar Hukumonline bertema “Pengendalian Transportasi di Masa Mudik Idulfitri Saat Wabah Covid-19”, Jumat 15/5. Foto: RES

Baru-baru ini publik dibuat bertanya-tanya soal konsistensi pemerintah dalam melakukan pelarangan mudik. Pasalnya, pasca keluarnya pernyataan Kemenhub soal pelonggaraan transportasi orang dengan kriteria tertentu dan SE Gugus Tugas No.4 Tahun 2020 pada 7 Mei lalu, tersebar foto-foto yang menunjukkan terjadinya kepadatan antrian penumpang pesawat yang jauh dari protokol PSBB di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

Juru bicara Kementrian Perhubungan, Adita Irawati, menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan adanya pencabutan larangan mudik. Namun tak bisa ditampik, memang ada orang-orang tertentu yang memang masih sangat membutuhkan mobilitas untuk bergerak yang tujuannya juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi penting.

Ada beberapa kriteria pembatasan layanan angkutan orang dalam masa covid-19 yang ditetapkan dalam SE Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2020. Di antaranya, yakni orang yang bekerja di Lembaga pemerintah atau swasta, percepatan penanganan covid-19, pertahanan keamanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, pelayanan dasar dan juga fungsi ekonomi penting.

“Jadi ini memang semua pihak yang kegiatannya masih sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi lebih penting di masa covid-19. Jangan sampai masyarakat juga terpapar kelaparan, karena ekonominya tidak berjalan, jadi ini pertimbangannya,” katanya dalam webinar Hukumonline bertema “Pengendalian Transportasi di Masa Mudik Idulfitri Saat Wabah Covid-19”, Jumat 15/5.

Kriteria pengecualian lainnya dalam SE 4/2020, yakni perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan darurat atau apabila ada orang yang keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Ini juga menggunakan pendekatan kemanusiaan karena masih banyak anggota masyarakat yang hingga kini tetap membutuhkan perawatan Kesehatan yang non-covid-19 dan sangat membutuhkan kontrol di luar kota karena sakit keras.

“Dinamikanya di lapangan kami menemukan hal ini. Dan tidak mungkin kami larang sama sekali, padahal taruhannya juga nyawa sebenarnya,” ujar Adita.

Terakhir adalah pekerja migran dan TNI yang berada di luar negeri, termasuk WNI yang sedang belajar di luar negeri dan harus kembali karena kondisi di negara tersebut membuat mereka tidak punya pekerjaan atau selesai sekolahnya atau memang aturan di negara tersebut memang harus dipulangkan. Untuk itu penting juga memastikan agar mereka tetap bisa sampai ke kota asalnya. “Transportasi sangat penting dalam hal ini. Intinya mudik tetap dilarang,” katanya. (Baca: Tindaklanjuti SE Gugus Tugas, Kemenhub: Mudik Tetap Dilarang!)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua