Minggu, 17 May 2020

RUU Cipta Kerja Perlu Perhitungkan Dampak Covid-19

Tanpa memperhitungkan dampak Covid-19 di dalamnya, RUU Cipta Kerja dinilai kedaluwarsa. Soalnya, RUU ini disusun sebelum Covid-19 menjadi pandemi global.
Ady Thea DA
Ilustrasi pembahasan rancangan undang-undang. BAS

Seluruh dunia masih berupaya menanggulangi dampak Covid-19, termasuk Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan DPR masih menjalankan fungsinya di bidang legislasi salah satunya membahas RUU Cipta Kerja. RUU ini tergolong kontroversial karena banyak ditolak kalangan masyarakat sipil seperti kalangan buruh.

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, Emil Salim, menilai pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Sayangnya, dampak Covid-19 ini belum dihitung pemerintah dalam kebijakan yang strategis seperti RUU Cipta Kerja.

Emil menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak Covid-19 mengingat kelompok yang paling terdampak yakni masyarakat miskin. Misalnya, dalam menghadapi pandemi ini pemerintah menerbitkan kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat, jaga jarak, bekerja dan belajar dari rumah serta menjaga kesehatan salah satunya mencuci tangan.

Tapi imbauan ini belum tentu bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Emil mencontohkan di wilayah Indonesia timur yang minim akses internet dan telekomunikasi kesulitan melakukan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah. Apalagi di daerah yang sulit air bersih, akan sulit untuk menjalankan imbauan pemerintah untuk menjaga kebersihan. (Baca: Tiga Alasan, Presiden Seharusnya Tarik RUU Cipta Kerja)

Menurut Emil, pemerintah harus menghitung kondisi ini dalam RUU Cipta Kerja. Emil melihat RUU Cipta Kerja disusun sebelum Covid-19 menjadi pandemi global. “Persoalan Covid-19 harus diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan baru karena ada new normal. Jadi RUU Cipta Kerja ini sudah kedaluwarsa, ketinggalan zaman, sekarang kita masuk zaman baru setelah pandemi Covid-19,” katanya dalam seminar secara daring yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI), Sabtu (16/5).

Emil mengusulkan pembahasan RUU Cipta Kerja dihentikan karena terjadi perubahan global. Menurutnya, akan terjadi kondisi baru di dunia setelah Covid-19 tuntas. Ke depan, pemerintah harus mengutamakan produksi pangan karena banyak negara akan memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.

Oleh karena itu, kepentingan petani dan buruh harus diperhatikan. Selain itu, lahan pertanian harus dilindungi dan jangan dikonversi untuk kepentingan lain seperti infrastruktur karena ini dapat menghambat produksi pangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua