Sabtu, 23 Mei 2020

Risiko Hukum Belanja Online di Masa Pandemi

Bocornya data pribadi konsumen yang marak belakangan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak.
M. Agus Yozami
Ilustrasi

Sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan status pandemi global untuk penyakit Covid-19, semua terasa berubah. Wabah yang melanda dunia ini telah membatasi segala aktivitas dan ruang gerak masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah setiap negara untuk membendung penyebaran virus yang terbilang mematikan ini.

Di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus perkembangan Covid-19, mulai dari imbauan sampai dikeluarkannya beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menggunakan masker, physical distancing, larangan ke kantor, sekolah, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Anjuran work from home, learn from home dan pray from home membuat kebiasaan masyarakat berubah.

Wabah Covid-19 seakan memaksa masyarakat bergeser ke era digitalisasi. Ya, teknologi sangat berperan penting di sini, di mana masyarakat bisa memanfaatkan internet untuk berinteraksi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat bisa memperolehnya dengan membeli secara online atau biasa dikenal belanja online.

Untuk kebutuhan Lebaran, misalnya. Barang-barang seperti makanan berupa kue, pakaian, dan lain sebagainya dapat dengan mudah dicari di internet. Platform-platform belanja online banyak tersedia. Tak perlu keluar rumah karena berisiko tertular Covid-19, masyarakat tinggal pesan melalui ponsel untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Belanja online memang menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Tapi perlu diingat, meningkatnya kebutuhan akan belanja online untuk lebaran di masa pandemi bukan berarti tak memiliki risiko. Masyarakat perlu mengetahui kemungkinan terjadinya persoalan hukum yang timbul dari aktivitas belanja online, di antaranya adalah penipuan, barang tak sesuai pesanan, dan barang rusak. Namun, salah satu masalah yang menjadi perhatian publik saat ini adalah pencurian atau pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. (Baca: Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Belanja Online Marak)

Perlu diketahui, ada beberapa regulasi terkait jual beli online yang dapat menjadi rujukan seperti UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UU PK), UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan PP No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kasubdit Pengendalian Sistem Elektronik Ekonomi Digital dan Perlindungan Data Pribadi Kemenkominfo, Rifki Arif Gunawan, mengatakan ada beberapa penyebab terjadinya kebocoran pribadi. Dia menjelaskan aplikasi atau layanan online merupakan sistem elektronik yang dibangun menggunakan teknologi yang terus berkembang, di mana aplikasi selalu membutuhkan pengembangan fitur untuk mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan penggunanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua