Selasa, 23 June 2020

Membedah Arah Uji Materiil UU Jabatan Notaris Oleh: Reda Manthovani*)

Meluruskan penerapan asas equality before the law dan impunitas pada tempatnya.
RED
Reda Manthovani. Foto: Istimewa

Beleid tentang Jabatan Notaris memasuki ujian baru, melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) selaku pemohon yang menguji UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meski hitungan bulan resmi mendaftar pada  pertengahan Februari 2020, beragam argumentasi tentunya telah disiapkan pemohon.

Mengantongi registrasi pendaftaran dengan nomor 16/PUU-XVIII/2020, pemohon bakal menguji Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Sejatinya, Pasal 66  pernah diuji dan diputus Mahkamah. Pertama, dalam putusan No.72/PUU-XII/2014, amarnya menyebutkan, “permohonan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum”.

Kedua, putusan No.22/PUU-XVII/2019 dengan amarnya, “permohonan ditolak karena pemohon dianggap tidak memahami norma Pasal 66 secara utuh karena tidak mempertimbangkan keberadaan ayat (3) dan (4)”. Melalui dua putusan MK yang mengandaskan dua permohonan uji materi sebelumnya, ada potensi besar bagi permohonan uji materi PJI bakal dikabulkan mahkamah.

Dengan catatan, sepanjang pemohon dapat membuktikan dalil dan argumentasinya. Serta memiliki legal standing alias kedudukan hukum yang kuat dan permohonan  uji materinya tidaklah “ne bis in idem. Sebagai pemohon, tentu PJI sudah memiliki argumentasi bernas untuk dapat meyakinkan 9 hakim MK.

Soal legal standing, perlunya mengurai sejenak putusan No.72/PUU-XII/2014. Pemohonnya adalah seorang advokat yang tak masuk dalam subjek yang ditujukan rumusan di Pasal 66 ayat (1) UU No.2/2014. Yakni penyidik, penuntut umum atau hakim. Sementara sebagai advokat, tidak ada kerugian nyata maupun potensial dengan berlakunya Pasal tersebut.

Pasal 66 ayat (1)  menyebutkan, Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sementara dalam putusan No.22/PUU-XVII/2019, pemohonnya adalah korban tindak pidana penyalahgunaan blanko palsu akta jual beli hak atas tanah. Dengan begitu, kedudukannya tidak termasuk dalam subjek yang ditujukan rumusan dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.2/2014.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua