Selasa, 23 Juni 2020

4 Potensi Pelanggaran dalam Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pilkada

Bawaslu daerah mematangkan persiapan pengawasan verifikasi faktual yang akan di mulai Rabu (24/6).
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: RES

Pelaksanaan Pilkada serentak akan memasuki tahapan verifikasi faktual calon perseorangan. Berdasarkan jadwal, tahapan verifikasi faktual calon perseorangan akan berlangsung selama 6 hari, yakni 24-29 Juni 2020. Selama tahapan berlangsung, Bawaslu mengantisipasi sejumlah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. 

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, memetakan empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifakasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan. 

Keempat potensi pelanggaran tersebut berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi; pendukung membantah memberikan dukungan dan mengisi pernyataan tidak mendukung; pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan; serta pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.

Pada potensi pelanggaran pertama, Dewi menjelaskan apabila PPS tidak melakukan verifikasi adalah pelanggaran karena secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ancaman pidana yang bisa diberikan sebagai sanksi.

"PPS dapat diduga melakukan pelanggaran etika, dan bisa dikenakan pidana pasal 185 B dan 186 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," ujar Dewi dalam Rakornas Daring Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual, Senin (22/6).

Potensi pelanggaran kedua, menurut Dewi, pendukung membantah memberikan dukungan dan mengisi pernyataan tidak mendukung (Form BA 5 KWK Perseorangan). Masalah hukum yang muncul dari hal ini adalah bakal calon atau tim diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. (Baca: Beragam Hal yang Harus Dihindari dalam Pilkada 2020)

Ketiga, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan. Dewi menegaskan, penyelenggara pemilihan dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan. "Ini ada prinsip pelanggaran kode etik," ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua