Kamis, 02 Juli 2020

Pelaku Perkawinan Campuran Bahas Kebijakan Visa Selama Pandemi

Orang asing yang akan bekerja di proyek strategis nasional dikecualikan dari pelarangan pemberian visa. Asalkan, memenuhi persyaratan medis.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi pelaksanaan akad nikah saat pandemi Covid-19. Foto: RES

Warga Indonesia pelaku perkawinan campuran meminta Pemerintah mempemudah pengurusan visa seiring dengan perubahan kebijakan di era pandemi. Selama era Covid-19, Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menghambat masuknya warga negara asing ke Indonesia. Akibatnya, keluarga sejumlah pelaku perkawinan campuran terhalang untuk bertemu karena pasangan tidak mendapatkan visa.

Permintaan untuk mempermudah pengurusan visa itu disarikan dari diskusi daring yang diselenggarakan Perca Indonesia, Selasa (30/6). Diskusi ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar atas masalah keimigrasian yang terjadi selama pandemi Covid-19 terutama berkaitan dengan pembatasan lalu lintas warga dari dan ke Indonesia.

Ketika muncul Covid-19 pertama kali dari Wuhan, Tiongkok, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan menghentikan sementara Bebas Visa Kunjungan (BVK), visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 3 Tahun 2020. Kebijakan ini mulai berlaku pada 5 Februari, hingga 29 Februari 2020. Mereka yang tidak diberikan (dihentikan) BVK dan visa bukan hanya warga negara Tiongkok, tetapi juga orang asing yang datang dari wilayah Tiongkok.

Sebagai realisasinya, penerbangan dari Indonesia ke Wuhan dihentikan, demikian pula sebaliknya. Mahasiswa dan pekerja Indonesia yang berada di Wuhan dikarantina di pulau Galang, Kepulauan Riau. (Baca: Perjanjian Perkawinan Tetap Bisa Dibuat dalam Ikatan Perkawinan)

Kebijakan kedua yang ditempuh pemerintah adalah menerbitkan Permenkumham No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Ini adalah kelanjutan kebijakan sebelumnya, yang isinya memperluas pembatasan pemberian BVK dan visa. Pasal 2 Permenkumham ini menegaskan pemberian BVK dan visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Ditentukan pula bahwa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada orang asing yang mengajukan permohonan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di perwakilan Indonesia di Tiongkok sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain keterangan sehat dan kesediaan dikarantina. Dalam Permenkumham ini diatur juga izin tinggal keadaan terpaksa.

Ketika bahasa Covid-19 makin meluas ke banyak negara, pemerintah Indonesia kembali menerbitkan kebijakan mengenai visa. Kebijakan ketiga adalah Permenkumham No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Mulai berlaku 19 Maret 2020, Permenkumham ini mengatur penghentian sementara pemberian BVK kepada orang asing penerima BVK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. (Baca: Ragam Harta dalam UU Perkawinan)

Permenkumham ini juga mengatur tentang orang asing yang terkena kebijakan lockdown di suatu negara. Pasal 5 menentukan bagi orang asing yang karena terdampak kebijakan lockdown suatu negara sehingga tidak dapat memenuhi prosedur keimigrasian, dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, izin masuk kembali dan tanda masuk. Pemberian izin ini mutatis mutandis terhadap Permenkumham No. 7 Tahun 2020.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua