Jumat, 03 July 2020

Membangun Gerakan Masyarakat Sipil Kawal Reformasi Hukum dan Demokrasi

Gerakan masyarakat sipil perlu membangun koalisi kepentingan yang sama dengan melibatkan banyak kampus.
Aida Mardatillah
Webinar 22 Tahun PSHK Indonesia bertajuk 'Membangun Imajinasi Bersama Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum', Rabu (1/7). Foto: AID

Pasca reformasi gerakan masyarakat sipil untuk mengawal jalannya sistem demokrasi terus mengalami dinamika dan perubahan. Di awal reformasi, gerakan masyarakat sipil mengalami masa keemasan lantaran posisi masyarakat sipil cukup kuat mengawal jalannya sistem demokrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir gerakan masyarakat sipil mulai mengalami stagnan seiring melemahnya sistem demokrasi di parlemen.       

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husudo menilai beberapa tahun terakhir sejak 2014 sampai 2019 terjadi demokrasi agresif yang membawa pengaruh langsung kepada masyarakat. Hal ini disebabkan komposisi pengusaha di parlemen yang menunjukkan proses politik yang keliru dan terlibatnya politisasi aparat penegak hukum dalam isu pemilu mengindikasi demokrasi menurun.

“Hal ini membuat adanya amputasi check and balance karena aktor demokrasi yang kita lihat saat ini melemah,” kata Adnan Topan Husodo dalam Webinar 22 Tahun PSHK Indonesia bertajuk “Membangun Imajinasi Bersama Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum”, Rabu (1/7/2020).

Mirisnya kondisi saat ini, dia melihat gerakan masyarakat sipil mengalami stagnasi regenerasi, kaderisasi hingga stagnanisasi mengawal isu pemberantasan korupsi yang semakin banyak masalah. “Saya kira perlu membangun rezim antara kelompok reformis dari berbagai tempat posisi dan jabatan. Kita perlu membangun gerakan masyarakat sipil untuk melawan musuh bersama yang fokusnya ada di sektor reformasi hukum,” kata dia.

Dia beralasan selama ini masing-masing organisasi masyarakat sipil belum mendorong perubahan karena dirinya mengira akan menjadi boomerang. “Yang perlu dilakukan membangun koalisi kelompok kepentingan (yang sama, red) dan kita sebagai NGO, saya rasa perlu membangun kerja sama dengan banyak kampus agar bisa memperkuat posisi masyarakat sipil, seperti yang saat ini dilakukan ICW,” ujarnya.

“Kemudian, ada evaluasi kerja bersama secara reguler agar ritmenya bisa lebih tertata dan terjaga. Ini membutukan konsolidasi bersama seperti kongres karena selama ini belum ada keterjalinan satu sama lain antarorganisasi masyarakat sipil.”

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah mengatakan pasca reformasi wajah peradilan Indonesia sudah cukup mengalami perubahan walaupun masih banyak pekerjaan rumah. Seperti, penerbitan salinan putusan masih lama, antar putusan hakim masih banyak inkonsistensi, dan lain-lain.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua