Senin, 06 July 2020

Melihat Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha di Sektor E-Commerce

Tingginya aktivitas perdagangan online berbanding dengan sengitnya kompetisi antar pelaku usaha. Persaingan usaha yang sehat dapat memunculkan kekuatan ekonomi. Sebaliknya, persaingan usaha tidak sehat akan berdampak buruk bagi ekonomi.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Perkembangan industri belanja online atau e-commerce yang terus meningkat makin berperan besar bagi perekonomian nasional saat ini. Lihat saja, saat terjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada pandemi Covid-19, perekonomian terbantu melalui kegiatan jual beli masyarakat melalui belanja online. Industri e-commerce memiliki potensi sangat besar untuk terus tumbuh mengingat pangsa pasar nasional masih sangat terbuka lebar.

Semakin menggeliatnya industri e-commerce tersebut tentunya memunculkan persaingan antara pelaku usaha seperti penjual dan pemilik layanan atau platform e-commerce. Kondisi ini merupakan hal positif saat persaingan usaha terjadi secara sehat. Namun, sebaliknya akan berdampak buruk saat kompetisi tersebut dilakukan secara curang sehingga merugikan pelaku usaha lain bahkan menghancurkan perekonomian nasional.

Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, menjelaskan secara umum persaingan usaha pada industri e-commerce masih dalam kondisi sehat. Namun, dia mengingatkan agar pelaku usaha tidak melanggar aturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dia menjelaskan sektor-sektor industri yang justru berkembang saat Covid-19 seperti e-commerce masih terdapat risiko pelanggaran persaingan usaha seperti penetapan harga tidak wajar, kerja sama antar pesaing dan transaksi merger dan akuisisi. (Baca: Menyoal Tanggung Jawab Hukum Marketplace Saat Belanja Online Jadi Pilihan)

Kurnia menjelaskan terdapat 10 perjanjian terlarang bagi pelaku usaha seperti penetapan harga, oligopoli, oligopsoni, kartel, perjanjian tertutup, pemboikotan, perjanjian dengan pihak luar negeri yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, integrasi vertikal, pembagian wilayah dan trust. Praktik-praktik persaingan usaha yang dilarang tercantum pada pasal 5-29 UU 5/1999.

Selain, praktik-praktik terlarang tersebut, Kurnia menambahkan soal kewajiban pelaporan merger dan akuisisi kepada KPPU. Sehingga, dia menambahkan penting bagi pelaku usaha mengenal aturan main mengenai persaingan usaha. Sebab, terdapat sanksi denda bagi pelaku usaha yang terbukti bersalah saat melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Meski demikian, Kurnia mengatakan masih ada ruang terhadap pelaku usaha terhindar dari sanksi saat kegiatan usahanya menjalankan perundang-undangan serta demi kepentingan umum. “Kalau perbuatan apapun asal untuk jaga kepentingan umum maka KPPU tidak ambil tindakan apapun,” jelas Kurnia dalam Webinar “Meneropong Persaingan Usaha Sektor E-Commerce di Tengah Pandemi Covid-19”, Jumat (3/7).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua