Senin, 06 Juli 2020

Koneksi Keluarga di Dugaan Korupsi Kutai Timur

Politik dinasti dianggap rawan korupsi.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) saat menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar Cs. Foto: RES

Ada hal menarik yang terungkap dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Upaya penindakan tersebut mengungkap adanya koneksi keluarga antar para pejabat legislatif eksekutif di daerah tersebut yang tidak tanggung-tanggung melibatkan pucuk pimpinan di masing-masing lembaga itu.

Bahkan menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, mereka punya peran masing-masing dalam menjalankan aksinya yang diduga kuat merupakan tindak pidana korupsi. Seperti Ismunandar, yang merupakan Bupati Kutai Timur mempunyai peran menjaga agar anggaran dalam proyek pengadaan barang dan jasa tidak dipotong.

“EU (Encek Unguria) selaku Ketua DPRD melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim,” kata Nawawi dalam konferensi pers di kantornya. Encek diketahui merupakan istri dari Ismunandar.

Selanjutnya Musyaffa Selaku Kepala Bapenda merupakan orang kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten  Kutim. Sementara Aditya Maharani selaku kontraktor, merupakan rekanan yang kerap mendapatkan proyek di wilayah itu adalah salah satu tim sukses Bupati.

“SUR (Suriansyah) selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. ASW (Aswandini) selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang,” terang Nawawi. Suriansyah dan Aswandini sendiri merupakan saudara kandung. (Baca: Bupati Kutai Timur dan Istri Usai Terjaring OTT KPK)

Politik dinasti rawan korupsi

Dilansir Antara, Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah menilai OTT yang dilakukan KPK di Kabupaten Kutai Timur menjadi bukti bahwa Politik Dinasti telah memberikan ruang akan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD. Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” kata Herdiansyah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua