Senin, 06 July 2020

Dimensi Sengketa Data Pemilih Tinggi, KPU Benahi Perlindungan Data Pribadi

Pada Pemilu 2019, KPU tidak memberikan NIK secara utuh.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman, menekankan pentingnya menaruh perhatian terhadap perlindungan data pribadi. Hal ini disampaikan Arief saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Perlindungan Data Pribadi Kamis, (2/6).

Menurut Arief dalam konteks kepemiluan, isu perlindungan terhadap data pribadi memiliki hubungan langsung dengan data pemilih yang merupakan salah satu urusan penting KPU yang bersifat administratif. Arief menilai daftar pemilih memiliki banyak dimensi dan potensial bermasalah. 

“Data pemilih ini yang menimbulkan perdebatan dan banyak sengketa dalam berbagai macam perspektifnya mulai dari keakuratannya, kerahasiaan penyimpanan data, updating, mutakhir dan ketepatan waktunya,” ujar Arief.

Arief menyebutkan terkait data pemilih, KPU sejak lama telah berbenah. Ia menuturkan sejak Pemilu 2004, kala itu data pemilu berdasarkan data penduduk yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Sementara untuk Pemilu 2019, sistem, metode dan item data pemilih menurut Arief menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang mendukung KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih menjadi lebih akurat. (Baca: Mengukur Tingkat Kerawanan Pilkada Serentak di Saat Pandemi)

“Tetapi banyak perdebatan data pemilih ini bisa dipublikasikan sebagian, boleh dibagikan atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak,” terang Arief.

Ia menyebutkan, pada Pemilu 2019, KPU tidak memberikan NIK secara utuh. Hal ini dilakukan agar data pemilih tidak terbuka secara utuh. Namun dengan cara seperti itu pun KPU tetap diserang, dengan tudingan penggelembungan data pemilih. Bahkan KPU dituntut tidak hanya secara administratif, tetapi juga dituntut secara etik.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua