Selasa, 07 Juli 2020

Alasan PP INI Dukung Pembaruan Data Notaris

Pembaharuan data notaris ini diperlukan untuk membereskan data notaris yang tidak update dan tidak teratur. Untuk itu, PP INI meminta para notaris memperbaharui data sebelum 24 Juli 2020.
Aida Mardatillah
Pengurus INI usai beraudiensi dengan Direktur Perdata pada Ditjen AHU dan jajarannya, Selasa (23/6). Foto: Instagram PP INI

Belum lama ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dijen AHU Kemenkumham) menerbitkan kebijakan pembaruan data notaris. Melalui Surat No. AHU.2.UM.01.01-1982 yang ditandatangani Direktur Perdata Santun Maspari Siregar tertanggal 12 Juni 2020 ini, Ditjen AHU Kemenkumham meminta notaris seluruh Indonesia memperbaharui data agar menjadi update dan akurat dengan sejumlah persyaratan.             

Kebijakan ini sempat dikeluhkan sejumlah notaris setelah Pengurus Pusat Ikatan Notaris (PP INI) menyampaikan pengumuman terkait kebijakan pembaruan data notaris itu. Sebab, jika tidak memperbaharui akun notaris yang bersangkutan terancam nonaktif. Lalu, PP INI beraudensi dengan Direktur Perdata pada Ditjen AHU Kemenkumham dan jajarannya pada 23 Juni 2020. Mereka meminta penjelasan terkait kebijakan pembaruan data notaris itu.

Sekretaris Umum PP INI Firdaus Akbarsyah menjelaskan pembaharuan data notaris ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki/merapikan database notaris yang selama ini amburadul (tidak teratur) dan tidak update. Meski Ditjen AHU Kemenkumham sudah ada data notaris, tetapi data dan informasinya sudah tidak update. Nantinya, pembaruan data notaris ini untuk mengetahui notaris mana yang masih aktif, pindah kantor, hingga meninggal dunia.

“Apabila notaris sudah melakukan pembaharuan data akan dicocokan dengan data yang dimiliki PP INI. Sebenarnya pembaharuan data ini sangat mudah, berkas-berkasnya sudah dimiliki oleh semua notaris,” Firdaus Akbarsyah saat dihubungi Hukumonline, Sabtu (4/6/2020) kemarin. (Baca Juga: Kantor Notaris Diizinkan Beroperasi Saat PSBB di Jakarta Asalkan…)

Untuk itu, Firdaus mengimbau kepada notaris agar melakukan pembaharuan data notaris. “Pembaharuan data ini tujuannya baik untuk kepentingan masyarakat. Pembaharuan data ini juga bukan hal rumit dan hanya memperbaharui saja,” katanya.

Sekretaris I PP INI, yang menangani data notaris se-Indonesia, Herna Gunawan mengakui data notaris ini belum sempurna, sehingga diperlukan pembaharuan data notaris. Misalnya, ketika Menkumham meminta data jumlah notaris yang aktif kepada Ditjen AHU, tidak ada yang bisa menjawab dengan tepat. Karena itu, pembaharuan data notaris ini diperlukan untuk membereskan data notaris yang tidak update.

Namun, pelaksanaan pembaruan data notaris ini belum optimal dan menimbulkan keluhan dari sebagian notaris. “Karena itu, PP INI meminta kepada Direktur Perdata pada Ditjen AHU memperpanjang yang sebelumnya berakhir tanggal 30 Juni 2020. Karena kami melihat kondisi di lapangan seperti apa? Akhirnya, pembaharuan data notaris ini diperpanjang hingga 24 Juli 2020,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua