Sabtu, 11 Juli 2020

Restrukturisasi Lembaga Pembentuk Regulasi Oleh: Wicipto Setiadi*)

Untuk memperkuat check and balance dalam sistem pemerintahan presidensial.
RED

Dalam benak saya Hukumonline baru lahir kemarin, ternyata pada tanggal 14 Juli 2020 yang lalu Hukumonline telah genap berusia 20 tahun. Selamat untuk Hukumonline dan semoga sukses sebagai media online yang menjadi acuan utama di bidang hukum. Tulisan ini dihadiahkan kepada Hukumonline dalam rangka ulang tahunnya yang ke-20, yang membahas mengenai peran penting restrukturisasi lembaga pembentuk regulasi dalam proses pembentukan regulasi yang berkualitas. Tanpa didukung oleh lembaga pembentuk regulasi yang kuat dan kompeten, maka tujuan untuk mewujudkan regulasi yang baik dan berkualitas akan sulit diwujudkan.

Pada saat melakukan kampanye untuk pemilihan Presiden tahun 2019, Joko Widodo  menyampaikan keinginannya untuk membentuk semacam Pusat Legislasi Nasional di bawah Pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Prabowo Subianto pada saat melakukan kampanye untuk pemilihan Presiden. Dengan dua calon Presiden menyampaikan isu yang sama yaitu keinginan untuk membentuk lembaga pembentuk regulasi di bawah Pemerintah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut sangat penting dan urgen untuk dibentuk. Mengapa penting dan urgen, tulisan ini mencoba untuk membedahnya.

Setelah Joko Widodo terpilih kembali menjadi Presiden, keinginan untuk membentuk lembaga pembentuk regulasi tersebut masih tetap menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada saat rapat kerja dengan Komisi II DPR pada bulan November 2019. Arahnya, lembaga tersebut akan bernama Badan Regulasi Nasional. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 kemungkinan Presiden agak ragu-ragu untuk tetap meneruskan niat pembentukan lembaga tersebut karena segala daya, upaya dan anggaran semuanya difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19.

Gagasan mengenai restrukturisasi lembaga pembentuk regulasi di bawah Pemerintah, merupakan salah satu upaya dalam rangka memperkuat checks and balance dalam sistem pemerintahan presidensial. Akhir-akhir ini, berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam rangka pembahasan RUU di DPR posisi Pemerintah kurang balance, lebih kuat posisi DPR. Bahkan terkadang ada kesan apa maunya DPR disetujui saja oleh Pemerintah. Untuk tahap awal restrukturisasi lebih difokuskan pada lembaga pembentuk regulasi di bawah Pemerintah. Untuk tahap berikutnya perlu juga dilakukan restrukturisasi lembaga yang terkait dengan regulasi di lembaga legislatif dan yudikatif. 

Restrukturisasi lembaga pembentuk regulasi di bawah Pemerintah merupakan hal yang sangat mendesak dengan tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Kondisi lembaga pembentuk regulasi di bawah Pemerintah saat ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kelaziman yang berjalan, yang berwenang mengajukan usulan regulasi adalah kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya (portofolionya) menangani substansi yang diatur. Namun, ada perkembangan baru saat ini yang menyimpang dari kelaziman, yaitu pengajuan usulan RUU Cipta Kerja dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bukan merupakan portofolionya. Kondisi semacam ini dapat mengakibatkan proses yang bertele-tele dan lahirnya regulasi yang saling tumpang tindih, disharmoni, menimbulkan konlfik serta sangat ego sektoral dan ego kedaerahan. Hal ini tentu mengganggu tujuan pembangunan secara umum dan tujuan pembangunan hukum secara khusus.  

Semakin banyak lembaga yang terlibat dalam pembentukan regulasi akan berakibat pada semakin banyak jumlah regulasi sehingga semakin besar potensi terciptanya hyper regulasi yang mengarah pada kualitasnya tidak baik, tidak harmonis. Lembaga yang terlibat dalam pembentukan regulasi secara keseluruhan bisa dikelompokkan ke dalam 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga pembentuk regulasi terbanyak saat ini terletak pada cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, tulisan ini secara khusus mengulas lembaga pembentuk regulasi di bawah eksekutif/Pemerintah.

Pada masa Kabinet Jilid I, Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk melakukan: 1) evaluasi atau reviu atas berbagai regulasi agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional; 2) melakukan evaluasi aturan yang tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain dan cenderung membuat urusan berbelit-belit, menimbulkan multitafsir, dan melemahkan daya saing dalam kompetisi global; serta 3) melakukan penataan database regulasi dan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang telah berkembang saat ini untuk mengembangkan layanan elektronik regulasi (e-regulasi).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua