Rabu, 05 Agustus 2020

Rentetan Kebocoran Data Pribadi, Perangkat Regulasi Belum Memadai

Investigasi kebocoran data pribadi masih belum optimal. Mekanisme penyelesaian belum memadai sehingga risiko kebocoran data terus berulang.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Tidak ada habisnya, kasus kebocoran data pribadi terus bermunculan saat ini. Setelah kasus kebocoran data pribadi terjadi pada perusahaan belanja online atau e-commerce populer di Indonesia, permasalahan tersebut kembali terjadi pada salah satu perusahaan pembiayaan atau multifinance. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyurati perusahaan tersebut untuk meminta klarifikasi mengenai kebocoran data nasabah.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar mengatakan terus berulangnya kebocoran data ini tidak lepas dari persoalan regulasi yang masih belum memadai sehingga penegakan hukum kebocoran data pribadi masih belum optimal. Dia memaparkan masyarakat sebagai korban kebocoran data pribadi tidak mendapatkan laporan secara detil mengenai jenis-jenis data yang bocor.

“Rentetan kebocoran data pribadi dari berbagai platform seperti e-commerce ini tidak mekanisme penyelesaian yang memadai. Dalam artian langkah-langkah investigatif tidak dilakukan secara cepat, terbuka dan dilaporkan ke publik. Karena tidak ada penyelesaian memadai sehingga tidak pernah belajar dan mengulang insiden-insiden tersebut,” jelas Wahyudi, Rabu (5/8).

Dia menjelaskan regulasi penyelesaian kebocoran data pribadi masih belum memadai sehingga pengawasan oleh regulator juga tidak optimal. Kemudian, Wahyudi juga menjelaskan notifikasi pelaporan oleh perusahaan kepada pemilik data saat terjadi kebocoran seharusnya berprinsip tanpa penundaaan. Namun, regulasi menyatakan pelaporan tersebut dapat dilakukan paling lambat 14 hari. (Baca Juga: Lindungi Kebocoran Data Pribadi, Masyarakat Diimbau Jangan Asal Pasang Aplikasi)  

Menurut Wahyudi, jangka waktu tersebut terlalu lama saat dikaitkan dengan kebocoran data pribadi secara elektronik. Terlebih lagi, data pribadi yang bocor tersebut bersifat sensitif seperti biometrik. “Notifikasi 14 hari itu dalam konteks perlindungan data pribadi terlalu lama seharusnya berprinsip tanpa penundaan. Apalagi data data sensitif seperti biometrik,” jelasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza mengatakan berbagai kasus kebocoran hingga jual beli data pribadi terjadi karena faktor kompleks. Dia menjelaskan salah satu penyebabnya karena banyak data pengguna internet Indonesia di simpan di luar negeri. Data-data tersebut dimiliki dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing tanpa ada keuntungan bagi Indonesia. “Dalam hal ini bangsa Indonesia dirugikan secara ekonomi, termasuk dilemahkan pertahanan dan keamanan,” jelas Jamalul, Selasa (21/7).

Jamalul mengatakan saat terjadi kebocoran data warga Indonesia di luar negeri memerlukan perizinan dari negara di mana lokasi data center tersebut berada. “Ada beberapa kejadian sangat susah saat data di luar. Untuk share lokasinya saja butuh beberapa hari molor sehingga kejahatan tersebut terlewat,” tambah Jamalul.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua