Sabtu, 08 August 2020

3 Dampak RUU Cipta Kerja Terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan

Salah satunya melemahkan efektivitas penegakan hukum karena pengawasan ketat hanya dilakukan terhadap kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
Ady Thea DA
Pemandangan laut dan perahu nelayan. Foto: MYS

Reses tidak menjadi hambatan bagi badan legislasi (baleg) DPR untuk terus membahas RUU Cipta Kerja padahal sudah banyak kritik dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Salah satu substansi yang masuk dalam RUU Cipta Kerja yakni sektor kelautan dan perikanan. Director of International Engagement and Policy Reform, Indonesia Ocean Justive Initiative, Stephanie Juwana, mencatat ada sejumlah hal yang bakal diatur oleh RUU Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Untuk perencanaan, Stephanie melihat RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan mengenai perencanaan tata ruang, amdal, dan menghapus Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Dalam hal pemanfaatan, yang diubah antara lain perubahan pendekatan perizinan menjadi risk based approach, dan menarik kewenangan dari daerah ke pusat. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum, RUU Cipta Kerja mengutamakan sanksi administratif, menambah sanksi pidana, dan mengubah defenisi nelayan kecil.

Dari perubahan tersebut Stephanie mencatat sedikitnya ada tiga dampak jika RUU Cipta Kerja ini diterbitkan. Pertama, orientasi sektor kelautan dan perikanan menghambat pembangunan berkelanjutan. Ini dapat dilihat dari diubahnya izin lingkungan menjadi persetujuan. Padahal perizinan ini ditujukan sebagai upaya preventif. Begitu juga penghapusan Komnas Kajiskan, hal ini mengurangi esensi best scientific evidence available.

(Baca juga: Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja Terhadap Publik).

Kedua, berkurangnya pelibatan masyarakat dan keberpihakan terhadap masyarakat termarjinalkan yang perlu dilindungi. RUU Cipta Kerja menghapus Komisi Amdal dan membatasi masyarakat yang dapat terlibat dalam penyusunan amdal yakni hanya yang terdampak langsung. Perubahan terhadap defenisi nelayan kecil memberi ketidakpastian hukum, dan tidak ada penguatan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil, petambak garam, pembudidaya kecil, dan anak buah kapal (ABK).

Ketiga, melemahkan efektivitas penegakan hukum karena perizinan diubah menjadi pendekatan berbasis risiko. Melalui pendekatan ini Stephanie menjelaskan izin dan pengawasan ketat hanya dikenakan kepada perusahaan yang usahanya masuk kategori risiko tinggi. Usaha risiko sedang hanya perlu mengantongi nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Untuk melaksanakan pendekatan ini perlu lembaga yang kuat dan kredibel dalam menilai risiko usaha tersebut.

“Jika lembaga penilai itu tidak melakukan penilaian secara kredibel maka bisa jadi nanti usaha yang berisiko tinggi malah dianggap risiko sedang, sehingga pengawasan tidak ketat dan risiko yang ditimbulkan nanti besar,” kata Stephanie dalam diskusi yang diselenggarakan PSHK berjudul “Pelindungan Nelayan dan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dalam RUU Cipta Kerja,” Jumat (7/8).

Stephanie memaparkan selama ini tingkat kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan masih menjadi PR besar. Dia khawatir RUU Cipta Kerja makin melemahkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, apalagi ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksana.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua