Senin, 10 August 2020

Persoalan Ini Jadi Kekhawatiran Bansos Rp600 Ribu ke Karyawan Tak Tepat Sasaran

Basis data yang mengacu BPJS Ketenagakerjaan dianggap belum mencerminkan kondisi sebenarnya pekerja yang berhak menerima bansos.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pemerintah merencanakan program bantuan sosiak untuk karyawan swasta sebesar Rp 600 ribu per bulan. Rencana ini bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat yang merosot karena dampak Covid-19. Nantinya, bantuan tersebut akan berlangsung selama empat bulan dan diberikan langsung melalui rekening karyawan setiap dua bulan.

Syarat lain, karyawan tersebut aktif terdaftar di Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Pemerintah mencatat ada 13,8 juta pekerja yang menjadi sasaran bansos tersebut dengan alokasi anggaran mencapai Rp 31,2 triliun.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan menilai positif kehadiran program bansos tersebut karena dapat melindung pekerja dan membantu dunia usaha tetap berjalan tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, dia mengatakan terdapat risiko program bansos tersebut tidak tepat sasaran karena dasar pemberian bansos mengacu data peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. (Baca Juga: Melihat Persyaratan Bantuan Rp600 Ribu per Bulan untuk Karyawan)

“Skema ini bagus untuk melindungi pekerja dan karena membantu perusahaan tetap berjalan, tidak melakuka. PHK. Kerentanannya atau potensi masalahnya adalah pada data pekerja yang menjadi dasar pemberian bantuan yang akan berbasis data peserta BPJS ketenagakerjaan,” jelas Misbah kepada hukumonline, Sabtu (8/8).

Dia menjelaskan alasan pertama yaitu masih banyak perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, risiko jumlah pekerja yang tidak menerima bansos tersebut juga besar karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Alasan kedua, Misbah mengatakan selama ini umum diketahui adanya praktik perusahaan sering melaporkan gaji karyawan di bawah nilai sebenarnya untuk tujuan mengurangi nilai kewajiban pembayaran iuran BPJS. Hal ini menjadi risiko penerima bantuan ini justru mereka yang pendapatannya sebenarnya sudah tinggi atau di atas Rp5 juta.

Dia menyarankan pemerintah agar mencari cara untuk mendapatkan data yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Menurutnya, data kepersetaan BPJS bisa jadi rujukan umum, namun sebaiknya disertai dengan langkah untuk melakukan pendataan ke perusahaan-perusahaan. Pemerintah juga perlu memberi kesempatan bagi perusahaan untuk melaporkan data pekerja mereka yang pendapatannya di bawah Rp5 juta.

Persoalan lain, Misbah mengkhawatirkan karyawan-karyawan yang mendapatkan bansos tersebut bekerja pada perusahaan-perusahaan penunggak pengemplang pajak atau perusahaan yang sudah mendapatkan keringanan pajak dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurutnya, hal tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua