Problematika Ketentuan PHK karena Kesalahan Berat

Pertanyaan
Pekerja kami ada yang melakukan kesalahan berat (menurut PKB). Berdasarkan PKB, apabila pekerja melakukan kesalahan berat (Berat III), perusahaan dapat mem-PHK langsung. Pertanyaannya: 1. Apakah tindakan perusahaan sudah sesuai berdasarkan UU 13/2003, Putusan MK 12/2003 terkait judicial review Pasal 158 UU 13/2003, serta SEMA 3/2015? 2. Apakah PHK baru dapat dilakukan pemberi kerja setelah ada putusan PHI? 3. Apakah selama belum ada putusan PHI pemberi kerja wajib memberikan gaji terhadap pekerja yang bermasalah?
Intisari Jawaban
Jika perusahaan secara khusus mengatur daftar “kesalahan berat” di luar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang notabene telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan terdapat pekerja yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pengusaha seharusnya mengeluarkan surat peringatan pertama sekaligus terakhir, bukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Jika dalam masa berlakunya (tenggang waktu 6 bulan) surat peringatan pekerja tetap melakukan kesalahan, barulah ia dapat di-PHK.
 
Selanjutnya, sengketa PHK yang dilakukan bukan atas alasan-alasan dalam Pasal 154 UU Ketenagakerjaan sendiri dapat diselesaikan melalui PHI. Namun, jalur litigasi ini hanya dapat ditempuh setelah perundingan bipartit, mediasi, dan/atau konsiliasi tidak menghasilkan jalan keluar.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.
Punya pertanyaan lain?
Silakan Login, atau Daftar ID anda untuk menjadi menjadi memberKirim Pertanyaan ke Klinik

Artikel lainnya dari penjawab