Rabu, 08 July 2020

Potensi Masalah Hukum Jika UU Disahkan di Tengah Pandemi COVID-19

Potensi Masalah Hukum Jika UU Disahkan di Tengah Pandemi COVID-19

Pertanyaan

Apakah pengesahan UU yang tidak urgent di tengah pandemi COVID-19 ini diperbolehkan? Seperti UU Minerba terbaru atau rencana pengesahan RUU lainnya, seperti RUU HIP atau Cipta Kerja. Padahal masyarakat sedang mengalami permasalahan yang nyata karena terkena dampak pandemi ini, sehingga pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan untuk menanggulangi ini. Apakah ada cacat hukum tentang pengesahan UU seperti ini yang bisa digunakan masyarakat untuk meminta pembatalan?

Intisari Jawaban

Perlu digarisbawahi bahwa salah satu muatan undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
 
Hal ini relevan dengan kondisi sekarang, karena pembentukan undang-undang harus mengedepankan penanganan pandemi COVID-19. Mengenai beberapa undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan cenderung merugikan masyarakat yang kemudian disahkan selama pandemi merupakan hal yang kurang tepat, apalagi undang-undang tersebut dianggap cacat formil, karena tidak melibatkan partisipasi publik.
 
Atas pengesahan undang-undang yang demikian, dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada pembatalan sebagian pasal atau keseluruhan undang-undang tersebut.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)                        Fakultas Hukum Universitas Jember
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua