Senin, 06 Maret 2017

Apakah Pegawai PDAM Termasuk PNS?

Apakah Pegawai PDAM Termasuk PNS?

Pertanyaan

Bagaimana status PDAM? Apakah PDAM merupakan instansi pemerintahan? Kalau begitu pegawai PDAM adalah PNS?  

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.


Sedangkan instansi pemerintah yang Anda sebut adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.


PDAM adalah badan usaha, itu artinya PDAM tidak menyelenggarakan pemerintahan. Yang berarti, PDAM bukan termasuk instansi pemerintah. Oleh karena itu, pegawai PDAM tidak berstatus PNS.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (“Pemendagri 2/2007”).

 

Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (“PDAM”) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.[1]

 

Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.[2]

 

PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.[3] Organ PDAM terdiri dari:[4]

a.    Kepala Daerah selaku pemilik modal;

b.    Dewan Pengawas: dan

c.    Direksi.

 

Instansi Pemerintah

Undang-undang yang memberikan definisi instansi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) pada Pasal 1 angka 15:

 

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

 

Yang dimaksud dengan instansi pusat dan instansi daerah menurut UU ASN adalah sebagai berikut:

a. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.[5]

b.  Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.[6]

 

Di peraturan perundang-undangan lain, definisi instansi pemerintah juga dapat ditemukan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (“Perpres 29/2014”) pada Pasal 1 angka 20:

 

Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

Jadi, dari definisi PDAM di atas jelas bahwa PDAM merupakan BUMD di bidang pelayanan air minum, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Itu artinya, PDAM tidak menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, PDAM bukan termasuk instansi pemerintah.

 

Status dan Pengangkatan Pegawai PDAM

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[7]

 

Sedangkan yang berwenang mengangkat serta memberhentikan pegawai PDAM adalah direksi.[8] Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:[9]

a.    Warga Negara Republik Indonesia;

b.    berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

c.    mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

d.    dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;

e.    usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan

f.     lulus seleksi.

 

Jadi, pegawai PDAM diangkat oleh direksi dengan memenuhi beberapa persyaratan. Sedangkan PNS diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Itu berarti, pegawai PDAM tidak berstatus PNS.

 

Namun sebagai informasi tambahan untuk Anda, penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.[10]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

4.    Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

 



[1] Pasal 1 angka 1 Pemendagri 2/2007

[2] Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

[3] Pasal 2 ayat (1) Pemendagri 2/2007

[4] Pasal 2 ayat (2) Pemendagri 2/2007

[5] Pasal 1 angka 16 UU ASN

[6] Pasal 1 angka 17 UU ASN

[7] Pasal 1 angka 3 UU ASN

[8] Pasal 9 huruf a Pemendagri 2/2007

[9] Pasal 33 ayat (1) Pemendagri 2/2007

[10] Pasal 37 Pemendagri 2/2007

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua