Kamis, 28 Maret 2019

Dapatkah CSR Berupa Hibah Gedung Diberikan ke Pemda?

Dapatkah CSR Berupa Hibah Gedung Diberikan ke Pemda?

Pertanyaan

Saya mau bertanya, apakah dana CSR Corporate Sosial dan Responsibility) dalam bentuk hibah gedung dapat diberikan kepada pemerintah daerah?

Ulasan Lengkap

 
Tentang CSR
Pengaturan tentang CSR (Corporate Social Responsibility ) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi:
 
  1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
  3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 
Sebagai tindak lanjut dari adanya pengaturan mengenai CSR dalam UUPT, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”), khususnya Pasal 5 yang berbunyi:
 
  1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  2. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.
 
Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan merupakan kebijakan pemerintah dalam UUPT agar badan usaha ini menyisihkan keuntungannya untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat melalui dana CSR tidak sama halnya membantu Pemerintah Daerah (“Pemda”) dengan dana CSR perseroan, apalagi bantuan itu berupa bangunan/gedung.
 
Kekayaan Pemda
Kekayaan Pemda yang terwujud dalam Barang Milik Daerah (“BMD”) memiliki pengaturan dan klasifikasi khusus dalam pengelolaannya. Beberapa pengaturan terkait BMD diatur melalui:
 
Pasal 6 Permendagri 19/2016 menerangkan bahwa:
  
BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
  1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
  3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
 
Berdasarkan pasal ini, terlihat bahwa Pemda boleh menerima hibah yang nantinya menjadi BMD. Lebih lanjut pada Pasal 7 Permendagri 19/2016 diterangkan bahwa:
 
Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.
 
Dengan demikian, pemberi hibah sesuai Pasal 7 Permendagri 19/2016 telah dibatasi yaitu Negara atau Lembaga Internasional. Ketatnya pengaturan hibah pada Pemda merupakan salah satu upaya antisipasif terhadap dugaan prilaku gratifikasi yang dapat dilakukan oleh pihak swasta.
 
Format hibah gedung kepada Pemda tidak dapat dilakukan dengan ditunjukkannya aturan ini. Tetapi jika melihat dari Pasal 6 huruf b Permendagri 19/2016 di atas terdapat formulasi dalam bentuk “barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak”, maka dapat dimungkinkan gedung yang dibangun oleh perusahaan/perseroan dapat dimiliki oleh Pemda yang nantinya menjadi BMD.
 
Ketentuan tersebut berdasar pada Pasal 8 Permendagri 19/2016 yang berbunyi:
 
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:
  1. kontrak karya;
  2. kontrak bagi hasil;
  3. kontrak kerjasama;
  4. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
  5. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
 
Kontrak kerjasama yang dimaksud pada huruf c di atas dapat dilaksanakan dengan konsep Bangun Guna Serah (BGS) yang mana BGS ini merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.[1] Ketentuan mengenai BGS diatur dalam Bagian Kedelapan mulai dari Pasal 219 Permendagri 19/2016.
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa CSR perseroan berupa hibah gedung kepada Pemda tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang–undangan, kecuali dengan mekanisme BGS yang dilakukan dengan kontrak kerjasama, yang mana perseroan dapat membangun gedung di atas tanah Pemda.
 
Jika gedung tersebut telah berdiri, maka perseroan dapat memanfaatkan gedung sesuai jangka waktu yang disepakati dan setelah jangka waktu habis, maka gedung tersebut dapat menjadi BMD.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 

[1] Pasal 1 angka 36 Permendagri 19/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Utama Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember    
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000