Senin, 26 August 2019

Ancaman Pidana Eksploitasi Air Tanah yang Berlebihan

Ancaman Pidana Eksploitasi Air Tanah yang Berlebihan

Pertanyaan

Akhir-akhir ini terdengar isu bahwa Jakarta akan tenggelam karena eksploitasi air tanah besar-besaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya pengaturan soal pemanfaatan air tanah saat ini?

Ulasan Lengkap

 
Hak Guna Air
Berbicara mengenai pemanfaatan air tanah, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai hak guna air. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) mendefinisikan hak guna air sebagai hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas orang lain.[1] Hak guna air merupakan salah satu bentuk hak atas air dan ruang angkasa.[2]
 
Hak guna air, hak pemeliharaan, dan penangkapan ikan adalah berkaitan dengan air yang tidak berada di atas tanah milik sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas tanah milik sendiri, maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi hak milik atas tanah. Lebih lanjut, hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Sering kali, air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan sering kali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.[3]
 
Eksploitasi Air Tanah
Selain di dalam UUPA, pengaturan mengenai pemanfaatan air tanah juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (“UU Pengairan”). Pasal 1 angka 3 UU Pengairan mendefinisikan air tanah sebagai salah satu jenis air. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
 
Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
 
Sementara pengaturan tentang penggunaan air tanah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI”) dapat kita temukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (“Perda DKI 17/2010”) juncto Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah (“Pergub DKI 38/2017”). Kedua peraturan tersebut mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.[4]
 
Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sementara badan hukum, badan sosial, dan/atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan/atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah.[5] Selanjutnya Pasal 12 UU Pengairan menyatakan:
 
Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunan- bangunan pengairan tersebut dengan ketentuan:
  1. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Bagi  bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
 
Di DKI Jakarta, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai objek pajak air tanah. Selain itu, pajak air tanah juga berlaku bagi aktivitas dewatering.[6] Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.[7]
 
Adapun yang tidak termasuk objek pajak air tanah yaitu:[8]
  1. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan; dan
  3. pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.
 
Sedangkan subjek pajak air tanah sekaligus wajib pajak air tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Pergub DKI 38/2017 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 
Kelompok Pengguna Air Tanah
Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah membagi kelompok pengguna air tanah berdasarkan tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pembagian tersebut terdiri atas:
 
  1. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
  1. pemasok Air baku;
  2. perusahaan Air minum;
  3. industri Air minum dalam kemasan;
  4. pabrik es kristal; dan
  5. pabrik minuman olahan;
  1. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
  1. industri tekstil;
  2. pabrik makanan olahan;
  3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. pabrik kimia; dan
  5. industri farmasi;
  1. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. usaha persewaan jasa kantor;
  3. apartemen;
  4. pabrik es skala kecil;
  5. agro industri; dan
  6. industri pengolahan logam;
  1. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
  1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. tempat hiburan;
  3. restoran;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik mesin elektronik; dan
  6. pencucian kendaraan bermotor; dan
  1. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. hotel non-bintang;
  3. rumah makan; dan
  4. rumah sakit.
 
Eksploitasi Air Tanah di Jakarta
Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya telah terdapat sejumlah pengaturan atau ketentuan guna membatasi pemanfaatan air tanah. Namun pada kenyataannya, terjadi eksploitasi air tanah di Jakarta secara berlebihan, sebagaimana yang Anda katakan. Berdasarkan penelusuran kami, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui artikel Peta Cekungan Air Tanah Menjadi Acuan Pembuatan Tata Ruang mengonfirmasi terjadinya kerusakan Cekungan Air Tanah (“CAT”) di Jakarta.
 
Menurut laman tersebut, daerah-daerah yang sudah mengalami kerusakaan pada CAT seperti Jakarta sebaiknya tidak lagi menerbitkan atau mengeluarkan izin eksploitasi di lokasi yang sudah rusak agar kerusakannya tidak bertambah parah. Kerusakan CAT Jakarta yang berakibat terjadinya penurunan muka tanah adalah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Berdasarkan catatan Badan Geologi saat ini tercatat lebih dari 4.500 sumur produksi yang mengambil air tanah Jakarta untuk keperluan komersil, belum lagi sumur-sumur ilegal yang tidak memiliki izin pengusahaan air tanah yang tidak masuk dalam hitungan. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan dan menjadi ancaman serius.
 
Masih bersumber pada laman yang sama, pemerintah tengah berupaya melakukan program penyelamatan air di Jakarta. Selain itu, akan dibangun juga sebuah sistem informasi dan basis data sumber daya alam Jakarta yang dapat dipantau bersama, menyinergikan data pelanggan air tanah dan pelanggan perusahaan air minum, serta langkah penertiban sumur-sumur ilegal dalam rangka penyelamatan potensi pendapatan pajak negara (pajak air tanah) yang hilang.
 
Ketentuan Pidana
Para pihak yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan air tanah dijatuhi hukuman pidana dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pengairan. Pasal tersebut berbunyi:
 
Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):
    1. barang siapa  dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal  8 ayat (1) Undang-undang ini;
    2. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini;
    3. barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-undang ini.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Peta Cekungan Air Tanah Menjadi Acuan Pembuatan Tata Ruang, diakses pada 25 Agustus 2019, pukul 22.00 WIB.
 

[1] Pasal 47 ayat (1) UUPA
[2] Pasal 16 ayat (2) huruf a UUPA
[3] Penjelasan Pasal 47 UUPA
[4] Pasal 1 angka 10 Perda DKI 17/2010 jo. Pasal 1 angka 13 Pergub 38/2017
[5] Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Pengairan
[6] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pergub DKI 38/2017
[7] Pasal 1 angka 18 Pergub DKI 38/2017
[8] Pasal 3 ayat (4) Pergub DKI 38/2017

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua