Kamis, 09 Januari 2020

Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Pertanyaan

Apa dasar hukum jika sebuah stasiun televisi yang bekerja sama dengan aparat pemerintah melakukan sweeping dan merekam dengan alasan menjaga ketertiban umum? Tetapi tidak ada penahanan dan justru melarang orang yang diperiksa untuk membaca surat tugasnya. Apa hukumnya pula jika rekaman tersebut ditayangkan tanpa izin orang yang mereka rekam?

Ulasan Lengkap

 
Tindakan Sweeping
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Bolehkah Ormas Melakukan Sweeping di Tempat-tempat Umum?, sweeping diasumsikan sebagai aksi penertiban atas perilaku tidak tertib di masyarakat oleh Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (“Satpol PP”).
 
Akan tetapi, dikarenakan Anda tidak menyatakan secara jelas aparat pemerintah yang Anda maksud, guna menyederhanakan jawaban, kami akan menerangkan salah satunya saja, yakni pihak kepolisian. 
 
Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”), tugas pokok kepolisian adalah:
  1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. menegakkan hukum; dan
  3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
 
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian bertugas:[1]
  1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
Kemudian, penahanan sebagaimana yang Anda maksud merupakan salah satu kewenangan kepolisian yang di antaranya:[2]
  1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. mengadakan penghentian penyidikan;
  9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 
Surat Perintah Tugas Kepolisian
Mengenai surat tugas, sepanjang penelusuran kami, menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“KEPP”), dikenal dengan surat perintah tugas yang digunakan sebagai dasar perintah dari pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian.
 
Setiap anggota Polri dilarang melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]
 
Sebagai contoh, dalam artikel Bolehkah Meminta Polisi Menunjukkan Surat Tugas Razia?, dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, setiap orang yang menjadi objek sweeping kepolisian berhak untuk menanyakan surat perintah tugas yang diberikan kepada anggota Polri yang bersangkutan.
 
Ketentuan Penyiaran
Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), penyiaran, salah satunya di televisi, diarahkan untuk:
  1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  4. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
  6. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
  7. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
  8. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
  9. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
  10. memajukan kebudayaan nasional.
 
Sementara itu, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.[4]
 
Isi siaran dilarang:[5]
  1. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  2. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  3. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
  4. memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
 
Apabila isi siaran televisi melanggar ketentuan tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.[6]
 
“Pihak yang bertanggung jawab”, menurut hemat kami, di antaranya adalah pimpinan badan hukum lembaga penyiaran yang bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan penanggung jawab masing-masing program televisi yang bersangkutan yang ditunjuk pimpinan tersebut.[7]
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, sepanjang isi siaran tidak melanggar ketentuan dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, maka isi siaran tersebut tidaklah melanggar hukum.
 
Penyiaran Tanpa Persetujuan Narasumber
Di sisi lain, lembaga penyiaran juga wajib menaati keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) yang berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012 (“P3 dan SPS”).[8]
 
Dalam Pasal 28 ayat (1) P3 dan SPS, diterangkan bahwa tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.
 
Selain itu, pencantuman identitas narasumber dalam program siaran wajib mendapat persetujuan narasumber sebelum siaran. Lembaga penyiaran juga wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber atau keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber.[9]
 
Dengan demikian, pihak yang bertanggung jawab atas penayangan program siaran televisi tersebut harus tetap meminta persetujuan dari narasumber yang bersangkutan sebelum disiarkan di televisi serta memenuhi ketentuan dalam P3 dan SPS yang berlaku.
 
Sanksi Administratif
Jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) dan (3) P3 dan SPS, program siaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan/atau kedua oleh KPI dengan jangka waktu paling sedikit selama 7 hari kalender.[10]
 
Jika program siaran melanggar Pasal 28 ayat (4) P3 dan SPS, maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu dan lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.[11]
 
Jika lembaga penyiaran tidak memerhatikan teguran tertulis maupun sanksi penghentian sementara mata acara bahkan setelah diberikan peringatan tertulis, maka KPI akan memberikan sanksi lain berupa:[12]
  1. teguran tertulis;
  2. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  3. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  4. denda administratif;
  5. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  6. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
  7. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012, diakses pada 27 Desember 2019 pukul 13.38 WIB.
 

[1] Pasal 14 ayat (1) UU 2/2002
[2] Pasal 16 ayat (1) UU 2/2002
[3] Pasal 13 ayat (1) huruf g KEPP
[4] Pasal 36 ayat (1) UU Penyiaran
[5] Pasal 36 ayat (5) dan (6) UU Penyiaran
[6] Pasal 57 huruf d dan e UU Penyiaran
[7] Pasal 54 UU Penyiaran
[8] Pasal 51 ayat (2) UU Penyiaran
[9] Pasal 28 ayat (3) dan (4) P3 dan SPS
[10] Pasal 79 ayat (1) dan (2) P3 dan SPS
[11] Pasal 80 ayat (1) dan (2) P3 dan SPS
[12] Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (3), dan Pasal 75 ayat (2) P3 dan SPS

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua