Rabu, 01 Juli 2020

Penonaktifan EFIN Ketika CV Sudah Tak Laporkan Pajak Sejak Vakum

Penonaktifan EFIN Ketika CV Sudah Tak Laporkan Pajak Sejak Vakum

Pertanyaan

Saya sempat memiliki CV arsitektur, namun pada tahun 2018 harus vakum, karena kesibukan masing-masing dan sepi pelanggan. Sejak itu, tidak pernah lapor pajak badan lagi, namun saya membayar pajak pribadi, karena masih mendapat proyek secara individual, bukan lagi sebagai CV. Kini CV-nya akan dibubarkan, apakah ketika saya nanti penonaktifan EFIN, pajak selama 2 tahun ini akan ditagih dan bagaimana saya membuktikan ke pegawai pajak bahwa utangnya terhitung 0, karena CV tidak beroperasi?

Ulasan Lengkap

 
Electronic Filing Identification Number (EFIN)
Pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online menerangkan bahwa EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
 
Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melalui layanan pajak online, wajib pajak harus memiliki EFIN.[1]
 
Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau sistem elektronik yang disediakan oleh penyedia layanan Surat Pemberitahuan elektronik, wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN dengan menggunakan formulir permohonan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak 6/2019.[2]
 
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) atau surat keterangan terdaftar atas nama pengurus dan kartu NPWP atau surat keterangan terdaftar atas nama wajib pajak badan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan aktivasi EFIN.[3]
 
Penonaktifan EFIN
Jika penonaktifan EFIN yang Anda maksud juga dibarengi dengan penghapusan NPWP badan, karena akan dibubarkan, maka CV arsitektur yang Anda maksud dapat melakukannya dengan syarat harus memiliki utang pajak terutang Rp0 (nihil) dengan cara memeriksa utang pajak yang dimiliki di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
 
Hal ini ditekankan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderak Pajak Nomor SE-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, bahwa penghapusan NPWP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.
 
Maka, sebelumnya, CV arsitektur harus melaporkan 2 tahun pajak terakhirnya.
 
Dalam ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban CV arsitektur adalah menyetorkan dan/atau melaporkan pajak melalui surat pemberitahuan.[4] Bagaimana fiskus (petugas pajak) mengetahui utang pajaknya Rp0 ketika melakukan verifikasi atau pemeriksaan apabila CV arsitektur tidak melaporkan pajak tahunan?
 
Maka, kami sarankan, sebelum mengajukan permohonan penonaktifan EFIN atau penghapusan NPWP, sebaiknya melakukan pelaporan pajak secepatnya serta melunasi utang pajak dan/atau denda keterlambatan pelaporan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
  1. Peraturan Direktur Jenderak Pajak Nomor SE-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua