Bincang Melek Hukum “Quo Vadis Revisi UU Kepailitan”
Kegiatan Apresiasi Mitra Klinik Hukumonline 2019 merupakan ruang temu bagi mitra klinik hukum serta pembaca Hukumonline.
AM/GC
 
 
Apresiasi Klinik Hukumonline 2019
Bincang Melek Hukum: “Quo Vadis Revisi UU Kepailitan”
 
Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kunci pendorong iklim investasi yang kompetitif. Iklim investasi yang baik akan berdampak kepada tingginya kebutuhan pendanaan dalam sektor usaha. Namun, terkadang pelaku usaha dihadapkan pada masalah kemampuan pembayaran utang yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha baik pada debitor maupun kreditor dalam hal likuiditas dana.  Perjalanan revisi UU 37 tahun 2004 tentang PKPU sebagai landasan hukum masih panjang. Padahal, naskah akademik yang berisi 16 poin resmi selesai pada akhir tahun 2018 lalu.
 
Hukumonline.com mengadakan Diskusi Bincang Melek Hukum: “Quo Vadis Revisi UU Kepailitan” sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Apresiasi Mitra Klinik Hukumonline 2019 yang merupakan ruang temu bagi mitra klinik hukum serta pembaca Hukumonline.
 
 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
 
Hari, Tanggal: Kamis, 14 November 2019
Waktu: 13.30 - 17.00 WIB
Venue: Hukumonline Training Center, AD Premier Office Park 9th Floor, Jakarta Selatan
 
 
Narasumber
 
 
 

Rizky Dwinanto
Partner
Adisuryo Dwinanto & Co (
ADCO Law)
Rizky Dwinanto, adalah partner dari Adisuryo Dwinanto & Co (ADCO Law) yang dikenal sebagai salah satu advokat terbaik dalam corporate commercial litigation. Beliau memiliki banyak pengalaman untuk menangani PKPU, likuidasi, ketenagakerjaan dan hubungan perindustrian. Gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum Bisnis diraih sebagai predikat lulusan terbaik dari Universitas Pancasila, serta gelar Magister Manajemen dari PPM School of Management.
Teddy Anggoro, adalah Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan Ketua Tim  Kajian Naskah Akademik Amandemen Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Badan Pembinaan Hukum Nsional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017-2018.  Teddy memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan program pasca sarjana serta program doktoral dari Universitas Indonesia.
Teddy Anggoro
Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
 
 
 
 
Agenda Kegiatan
 
 
 
13.30 – 13.55
Registrasi
13.55 – 14.00
Pembukaan oleh Amrie Hakim - Direktur Hukumonline.com
14.00 – 15.30
SESI I - EDUKASI
Bincang Melek Hukum "Quo Vadis Revisi UU Kepailitan"
Diskusi Panel, dimoderatori oleh Bernadetha Aurelia Oktavira - Legal Writer Klinik Hukumonline.com
 
Panelis I - Rizky Dwinanto, Partner ADCO Law
  • Hal-hal apa saja yang harus dimitigasi oleh pelaku usaha? Baik dari risiko hukum maupun bisnis dalam menghadapi proses kepailitan?
  • Apa saja peluang dan tantangan dalam penerapan UU Kepailitan yang baru?
Panelis II - Teddy Anggoro, Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan RUU Kepailitan
  • Bagaimana perkembangan proses revisi UU Kepailitan?
  • Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan kepailitian dan PKPU serta bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut?
  • Apakah urgensi dilakukan perubahan terhadap UU PKPU sebagai solusi atas permasalahan kepailitian dan penundaan kewajiban pembayaran utang?
15.30 – 15.40
SESI II - INSPIRASI
Pemutaran Testimoni Klinik Hukumonline
15.40 – 16.45
SESI III - APRESIASI
Pemberian Apresiasi dan Penghargaan untuk Mitra Klinik Hukumonline
16.45 – 17.00
Penutup
 
 
Pendaftaran
 
 

Acara ini Gratis untuk Pelanggan Hukumonline.com.
Tempat Terbatas!
First-come, first-served;

  • Download lembar konfirmasi kehadiran disini
  • Kirim ke e-mail di [email protected], atau
  • Hubungi Galuh Chandra, di 021 – 2270 8910 untuk informasi lebih lanjut.
Contact Person:
Galuh Chandra
(021) 2270 8910 atau
email: [email protected]
 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua